Permintaan JK Agar Kemenpora Cabut Pembekuan PSSI Disambut Positif Banyak Pihak
"Kita sambut positif usaha Pak JK, dengan begitu pemain bisa kembali bermain dan klub bisa berkompetii lagi,"
Editor: Husein Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Permintaan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla (JK) kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar pembekuan PSSI dicabut, disambut positif oleh banyak pihak.
Pasalnya, dengan begitu kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) yang sebelumnya sudah dibubarkan, bisa kembali ditata untuk kemudian digulirkan dari awal lagi.
Direktur Klub PSM, Sumirlan sangat antusias dengan rencana pencabutan pembekuan itu. Menurut dia, sepakbola Indonesia bisa kembali hidup, tidak lagi mati suri seperti yang terjadi saat ini.
"Kita sambut positif usaha Pak JK, dengan begitu pemain bisa kembali bermain dan klub bisa berkompetii lagi," ujarnya.
Menurut dia, jika memang kompetisi akan kembali dimulai maka waktu yang tepat selepas Hari Raya Idul Fitri tahun ini. "Sudah Lebaran dong, itu idealnya," ujar Sumirlan.
Wajar saja, dengan harapana Sumirlan, sebab saat ini pemain sudah kembali ke kampung halamannya masing-masing.
Kemudian kontrak pemain dengan manajemen juga sudah terputus secara otomatis pasca penghentian kompetisi LSI oleh PSSI beberapa waktu lalu dengan alasan force majeur.
Tentu jika ingin membentuk tim lagi, kata Sumirlan, manajemen harus melakukan negosiasi ulang dengan pemain soal kontrak. Dan hal ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama.
Hal senada juga dikatakan oleh Asisten Pelatih PSM Asgaf Razak. Asgaf kepada Tribun, Senin (25/5) menuturkan bahwa waktu yang tepat memang selepas lebaran. "Agustus mungkin atau sesuai rencana PT Liga Indonesia dulu di bulan September bisa juga," katanya.
Dengan begitu, kata Asgaf, Liga Indonesia berputar secara serentak sama dengan pelaksanaan liga-liga di benua Eropa. "Lagipula ini sudah akhir Mei, mau masuk Juni sudah bulan puasa, jadi ya memang lebih bagus setelah Lebaran," ungkapnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.