TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S Dewa Broto, mengatakan, sanksi dari FIFA kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) seharusnya dijadikan pelajaran bersama oleh pemerintah dan PSSI sendiri.

Menurut dia, PSSI dan pemerintah tidak perlu saling menyalahkan atas sanksi tersebut. "Kepada PSSI, diharapkan menyikapi sanksi FIFA ini secara objektif dan bijak. Tidak perlu saling salah menyalahkan dengan pemerintah," ujar Gatot melalui siaran pers, Minggu (31/5/2015).

Gatot mengatakan, Kemenpora telah berusaha keras agar PSSI dapat terhindar dari sanksi FIFA. Kemenpora berulang kali menyurati FIFA, namun tidak pernah mendapat tanggapan positif terhadap rangkaian kegiatan pembenahan yang dilakukan oleh Kemenpora. Menurut Gatot, tujuan Kemenpora tersebut sesungguhnya tetap mengacu pada Statuta FIFA, FIFA Club Licensing Regulation, AFC Club Licensing Regulation, Statuta PSSI dan PSSI Club Licensing Regulation.

Gatot mengatakan, yang dibutuhkan saat ini adalah kebersamaan langkah dan tindakan dalam menghadapi sanksi tersebut. PSSI dan Kemenpora serta Komite Olahraga Indonesia (KOI) harus bersinergi untuk mencari solusi agar sanksi FIFA tidak terlalu lama diberlakukan.

Dalam waktu sesegera mungkin, kata Gatot, Kemenpora akan bersinergi dengan berbagai lembaga terkait untukmenyempurnakan blue print pembenahan sepak bola nasional. “Sehingga, dapat diperoleh grand strategy yang lebih komprehensif, transparan, objektif, dan dengan target total prestasi signifikan dalam penataan ulang sistem pengelolaan persepakbolaan nasional Indonesia," kata dia.

Putusan pemberian sanksi diambil FIFA setelah menggelaremergency meeting Komite Eksekutif di Zurich, Swiss, Sabtu (30/5/2015). "Sanksi bagi PSSI langsung berlaku dan untuk waktu yang tidak ditentukan sampai PSSI bisa mematuhi peraturan Pasal 13 dan 17 Statuta FIFA," demikian bunyi pernyataan FIFA.

Dalam surat itu, FIFA menyatakan bakal mencabut sanksi untuk Indonesia jika PSSI menyelesaikan permasalahan tanpa ikut campur pihak ketiga. Selain itu, FIFA juga meminta agar tanggung jawab tim nasional dan seluruh kompetisi sepak bola Indonesia diserahkan kepada PSSI.

"Selama disanksi, PSSI kehilangan hak keanggotaan (c.f Pasal 12 ayat 1 Statuta FIFA) dan seluruh wakil asal Indonesia (timnas maupun klub) dilarang melakukan hubungan internasional, termasuk terlibat di kompetisi FIFA dan AFC (c.f khususnya Pasal 14 ayat 3 dari Statuta FIFA)," ujar FIFA.

"Sanksi kepada PSSI juga membuat setiap anggota dan ofisial mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apa pun dari program pengembangan FIFA dan AFC, kursus, atau latihan selama dijatuhi sanksi," lanjut pernyataan tersebut.