TRIBUNNEWS.COM, MARTAPURA - Untuk mengisi kekosongan, Kemenpora melalui Tim Transisi sudah berencana menggulirkan sebuah turnamen.

Khusus untuk tim dari ISL diarahkan untuk mengikuti turnamen bertajuk Piala Presiden, sementara untuk tim yang dar Divisi Utama diarahkan ke turnamen yang diberi nama Piala Kemerdekaan dan Piala Presiden.

Manajemen Martapura FC sendiri terus memantau perkembangan kondisi persepakbolaan di Tanah Air. Tak terkecuali dengan turnamen yang digagas oleh Kemenpora.

Meski sudah mengetahui wacana dari Kemenpora ini, manajemen tim berjuluk laskar Sulthan Adam ini belum menentukan langkah, apakah ikut visi Kemenpora atau tetap setia menanti kompetisi yang digulir PSSI atau PT Liga Indonesia.

Terlebih lagi, manajemen Laskar Sulthan Adam belum mendapatkan pemberitahuan maupun juga surat resmi dari penyelenggara Piala Kemerdekaan.

"Kami masih belum mendapatkan pemberitahuan resmi atau juga undangan. Dan kami akan melihat bagaimana perkembangannya," kata Ketua Umum Martapura FC, H Mokhamad Hilman kepada Metro.

Dikatakan Hilman, manajemen akan terus melihat perkembangan terkait wacana ini. Apalagi, konflik antara Kemenpora kontra PSSI belum juga berakhir. Bahkan, cenderung memanas dan saling klaim mereka adalah pihak yang benar.

"Kami tidak ingin buru-buru. Karena kami juga tidak ingin terjebak dalam suasana konflik yang sedang terjadi," akunya.

Meski demikian, Hilman juga tidak menampik timnya masih ada kemungkinan untuk mengikuti turnamen Piala Kemerdekaan atau Piala Presiden yang digagas Tim Transisi, bentukan Kemenpora.

"Kami lihat terlebih dahulu nanti bagaimana regulasinya, pesertanya siapa saja dan juga regulator nya bagaimana. Dan kalau berbicara kemungkinan untuk ikut, memang ada," ucapnya.

Sementara, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi akhirnya bersedia bertemu pengurus PSSI untuk membahas perihal penyelesaian masalah persepakbolaan nasional pada 23 Juni mendatang.

Rencana itu muncul setelah Menpora beserta jajarannya menyelesaikan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (10/6).

Agenda rapat sesungguhnya hal yang rutin dilaksanakan Komisi X DPR dengan Menpora. Namun kali ini ada empat pembahasan utama yang menjadi pokok pertemuan tersebut.

Pertama, mengenai tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester II BPK RI tahun 2014, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015, pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L tahun 2016, dan yang terakhir penyelesaian masalah sepak bola nasional.

Dibandingkan dengan tiga poin tersebut. Penyelesaian masalah sepak bola nasional menjadi topik utama yang sangat menyita waktu pada rapat kerja yang juga dihadiri oleh puluhan wartawan tersebut.

Khusus terhadap kemelut masalah persepakbolaan nasional, Komisi X DPR mendesak agar Menpora segera melakukan pertemuan dengan PSSI paling lambat pada 23 Juni 2015. Hal itu diketahui dari Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.

Dalam pesan singkat yang diterima Sindonews, Kamis (11/6), ada dua poin utama yang akan dibahas dalam pertemuan 23 Juni mendatang. Pertama, rencana penyelenggaraan kompetisi dalam menghidupkan kembali persepakbolaan Indonesia.

Kedua, langkah-langkah strategis untuk segera mengakhiri sanksi FIFA. Kesimpulan tentang masalah sepak bola diambil atas dasar berbagai pertimbangan yang sangat multidimensional, sehingga sama sekali tidak ada konotasi kalah atau menang antara Komisi X DPR-RI dengan Kemenpora.

Bahkan kedua belah pihak saling menghormati adanya kesepakatan tersebut. Kesemuanya itu didasari sebagai momentum untuk tujuan pembenahan persepakbolaan nasional dengan tata kelola secara lebih baik, lebih transparan dan lebih berprestasi.