Kini FIFA Paham Niat 'Intervensi' Pemerintah Mereformasi Sepakbola
keinginan pemerintah untuk mereformasi sepak bola Indonesia. Rencana ini disambut positif oleh FIFA.
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Anju Christian/Juara.net
TRIBUNNEWS.COM - Federation Internationale de Football Association (FIFA) menyatakan bahwa sepak bola Indonesia butuh reformasi.
Pandangan tersebut tertuang dalam pernyataan resmi FIFA setelah delegasi yang dipimpin oleh anggota Komite Eksekutif, Kohzo Tashima, menjalani pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Istana Negara, Senin (2/11/2015).
Kedatangan delegasi FIFA bertujuan untuk membahas sanksi untuk Indonesia yang berlangsung sejak 30 Mei 2015.
Mereka ingin mendengar penjelasan dari stakeholder sepak bola Indonesia, dalam hal ini PSSI dan pemerintah.
Dalam pertemuan dengan rombongan FIFA, Joko Widodo mengungkapkan keinginan pemerintah untuk mereformasi sepak bola Indonesia.
Rencana ini disambut positif oleh FIFA.
"Secara umum, baik FIFA, AFC, PSSI, dan pemerintah melihat Indonesia sebagai negara dengan potensi besar dalam sepak bola. Untuk itu, reformasi dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi mereka," bunyi pernyataan FIFA melalui situs resminya.
Dalam pernyataannya, kini FIFA memahami niat 'intervensi' pemerintah tersebut asal reformasi sepak bola tetap berada di rel statuta FIFA.
"Presiden Republik Indonesia memahami bahwa reformasi harus terjadi di bawah naungan Statuta FIFA. Namun, pemerintah disambut baik sebagai pemangku kepentingan dalam reformasi ini," lanjut pernyataan itu.
Selain Kozho Tashima, FIFA juga menyertakan anggota Komite Eksekutif lainnya, HRH Prince Abdullah, dalam rombongan.
Turut serta perwakilan dari The Asian Football Confederation (AFC), yaitu Mariano Araneta, James Johnson, Sanjeevan, dan John Windsor.
Pada Selasa (3/11/2015), FIFA melanjutkan agendanya dengan menemui Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI), Asosiasi Pemain Sepak Bola Nasional Indonesia (APSNI), dan PT Liga Indonesia.
Langkah Presiden Jokowi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.