TRIBUNNEWS.COM - Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) telah mengambil sikap menolak berpartisipasi di turnamen.

Deklarasi #MenolakTurnamen itu disampaikan APPI di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, 14 Januari 2016.

Dari enam poin deklarasi APPI, ada poin yang memantik penafsiran berbeda di kalangan para pemangku kepentingan sepak bola di Indonesia.

Poin yang mengundang kontroversi itu adalah poin kelima yang berbunyi, "Pesepak bola mendorong pemerintah untuk segera menggulirkan kompetisi sepak bola yang profesional dan berjenjang demi kepastian persepakbolaan nasional."

Menurut Wakil Presiden APPI, Bambang Pamungkas, kebanyakan elemen sepak bola Indonesia berpikir penjabaran dari poin tersebut adalah APPI menyetujui tata kelola sepak bola Indonesia diambil alih dan dijalankan oleh pemerintah.

Padahal, hal itu jelas melanggar Statuta FIFA.

"Di poin ini mereka berpikir jika APPI telah mengkhianati federasi. Di sinilah mereka gagal paham," tulis pemain yang akrab disapa Bepe itu di laman pribadinya.

APPI menyatakan hal itu, kata Bepe, karena mereka melihat PSSI sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk menjalankan roda organisasinya sehingga kini bola ada di tangan pemerintah.

"Di poin tersebut APPI menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas akibat dari surat pembekuan tersebut. Akan menjadi tidak relevan ketika kami meminta pertanggungjawaban kepada federasi, mengingat saat ini federasi dalam posisi tidak berdaya," katanya.

"Bertanggung jawab dengan apa? Ya, dengan kembali menggelar kompetisi yang berjenjang. Caranya bagaimana? Ya, dengan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Siapa itu? Ya, klub, operator, serta bila perlu dan memungkinkan, ya, federasi," tambah mantan kapten Tim Nasional Indonesia itu.

BACA SELENGKAPNYA HANYA DI HARIAN SUPER BALL, RABU (20/1/2016)