TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Mantan Koordinator Timnas PSSI, Bob Hippy mengatakan, PSSI perlu melakukan pembenahan segera, menyusul ditetapkannya tersangka kepada Ketua Umum PSSI, La Nyalla Matalitti atas dugaan korupsi penggunaan dana hibah pada Kadin Jawa Timur untuk pembelian IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim oleh Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

La Nyalla berstatus tersangka, karena diduga korupsi pada pembelian IPO dengan menggunakan dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dari Pemprov Jatim sekitar Rp 5,3 milliar.

IPO adalah penawaran perdana saham oleh perusahaan yang hendak go public kepada para investor yang berminat.

"Salah satu cara untuk menormalkan kembali aktivitas internal keorganisasian PSSI adalah dengan segera melakukan Kongres Luar Biasa (KLB). Para anggota, voter, dan klub membutuhkan kepastian terkait kekosongan posisi Ketua Umum PSSI. Sesuai statuta, Ketua Umum PSSI tidak boleh tersangkut masalah hukum," kata Bob kepada Harian Super Ball, kemarin.

Bob berujar, pemerintah dalam hal ini Menpora Imam Nahrawi bisa mengambil peran sebagai penengah untuk memfasilitasi digelarnya KLB.

"Menpora bisa mengundang seluruh voter dan anggota PSSI untuk membicarakan jalan keluar terkait status hukum La Nyalla. Jika memang diperlukan digelarnya KLB, Menpora bisa menjadi fasilitator yang fair. Jangan mengandalkan para pengurus PSSI, karena hasil dari KLB tidak akan berbeda. Mereka akan menunjuk orang yang sama. Kalau sudah demikian, bagaimana bisa kita berharap ada perubahan di federasi," ujar Bob.

Bob menerangkan, dengan status hukum La Nyalla seperti ini, seharusnya membuat para anggota dan voter tergugah untuk bertindak untuk menyelamatkan federasi.

"Kita harus sadar bahwa sudah saatnya federasi perlu dirombak total. Para anggota dan voter harus berkumpul dan menentukan jalan terbaik. Jika memang diperlukan KLB, ya lakukan saja. Jangan mengambang seperti ini. Kasihan klub dan anggota PSSI yang sedang kebingungan," terang Bob.

Bob menambahkan, dengan digelarnya pertemuan seluruh anggota dan voter, akan ditemukan sosok yang dianggap pantas menjadi pengganti La Nyalla.

"Kita harus membentuk kepengurusan PSSI yang bersih, jujur, dan tidak tersangkut kasus hukum. Tempatkan orang-orang muda yang punya visi dan misi baik ke depan. Agar sepakbola nasional kita punya masa depan yang diharapkan seluruh masyarakat," tambah Bob.

Dalam kondisi sepakbola yang sedang konflik dan status tersangka terhadap La Nyalla seperti ini, peran pemerintah dengan dukungan seluruh voter dan klub memang diperlukan.

"Pemerintah berhak untuk membantu perbaikan dan pembenahan sepakbola kita. Oleh karena itu, menurut saya, serahkan saja penyelesaiannya kepada pemerintah. Biarkan KLB digelar agar kita bisa membentuk federasi yang bersih dan baik. Sehingga kompetisi bisa kembali digelar. Dengan begitu sepakbola kita kembali normal," jelas Bob.