TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - PSSI menganggap permintaan Kantor Menpora yang hanya memberi rekomendasi tempat penyelenggaraan Kongres Pemilihan di Yogyakarta sebagai sebuah intervensi.

Sehubungan dengan itu, PSSI mengimbau Menpora, Imam Nahrawi untuk tidak intervensi dan memaksakan tempat Kongres Pemilihan tersebut.

Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi mengirim surat kepada PSSI dan menginstruksikan kepada organisasi sepakbola nasional itu agar mengalihkan tempat penyelenggaraan Kongres Pemilihan Exco PSSI 2016-2021 dari Makassar ke Yogyakarta.

Ditulis diatas kertas surat berkop Kantor Kemenpora, surat bernomor S.2844/MENPORA/IX/2016 yang bersifat sangat segera perihal rekomendasi, ditulis pada 9 September dan ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi.

Intinya, Menpora memberi rekomendasi tempat Kongres Pemilihan di Yogyakarta, bukan di Makassar seperti dikehendali oleh PSSI.

Menyikapi surat Kantor Menpora yang ditembuskan kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X, Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI, Hinca Pandjaitan menyatakan bahwa penetapan tempat Kongres Pemilihan Exco PSSI 2016-2021, yakni di Makassar, Sulsel, 17 Oktober 2016, sudah diputuskan pada 11 Agustus lalu.

"Penentuan tempat Kongres adalah wewenang atau domain PSSI," papar Hinca, Senin (12/9) malam.

Ia juga menegaskan, Makassar sudah menerima dan menyanggupi menjadi tuan rumah dari Kongres Pemilihan PSSI 2016 ini.

"Kami sudah mempersiapkan segala pelaksanaannya. Semoga pemerintah dapat memahami dan menghormatinya," jelas Hinca.

Salah satu pertimbangan Kantor Menpora merekomendasikan Yogyakarta sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo mengenai reformasi total PSSI.

Yogyakarta adalah tempat kelahiran PSSI. Kendati demikian, surat Kantor Menpora memang menimbulkan pro-kontra. Komunitas sepakbola nasional berbeda pendapat menyikapinya.

Sebagian menyatakan, bahwa surat Menpora sudah bersifat intervensi, mengingat penentuan tempat kongres sepenuhnya adalah hak PSSI. Namun, sebagian berpendapat bahwa surat Menpora masih normatif, baru bersifat permintaan, bukan pemaksaan.

"Pemerintah pada dasarnya ingin Kongres Pemilihan berjalan baik, lancar dan sukses, dan itu memang sudah menjadi keinginan kita bersama," ujar Augie Benyamin, pengurus teras Asprov PSSI Sumsel.

"Sumsel juga siap menjadi tuan rumah kalau memang dikehendaki, baik oleh PSSI atau pemerintah," papar Augie.

"Bagi kami, Kongres Pemilihan bisa berjalan baik, soal tempat dimanapun tak jadi masalah," ujar Khaidir dari Asprov PSSI Aceh.

Yang jelas, surat Menpora menimbulkan kekesalan pada Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto. Makassar, katanya, sudah melakukan persiapan, dan wacana pengalihan tempat Kongres Pemilihan PSSI 2016 ini sama saja dengan melecehkan Makassar.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengcab PSSI Jakarta Timur, Gatot Hariyo Sutedjo tidak menganggap surat dari Kantor Menpora tersebut sebagai sebuah bentuk intervensi dari pemerintah.

"Saya kira itu bukan intervensi. Menpora memberikan saran, dan karena saran itu memang sangat baik, seyogyanya memang kita ikuti," kata salah satu voter (pemilik suara) Kongres PSSI yang juga menjadi calon waketum dan anggota Exco itu.

GH Sutedjo mengingatkan bahwa sejak awal 'Kelompok 85' ‎sudah kurang 'sreg' dengan rencana penyelenggaraan Kongres Pemilihan di Makassar.