TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melihat situasi dan kondisi yang berkembang, sebaiknya Ketua Umum PSSI ditentukan oleh Pemerintah, seperti di era Presiden Soeharto dulu.

Ini agar hubungan PSSI dan Pemerintah kembali harmonis, sehingga program sepakbola nasional bisa lancar dan disupport pemerintah. Demikian pendapat, Reva Deddy Utama, salah seorang Anggota Exco PSSI.

Di Era Pak Harto, Ketua Umum PSSI memang ditentukan oleh Istana, sehingga tidak ada ribut-ribut, baik sesama orang bola, maupun, orang bola dengan Pemenrintah.

"Tapi ketika Ketua Umum PSSI dipilih sendiri oleh para anggotanya, mulailah PSSI dan Pemerintah, tidak sejalan," kata Reva.

Puncaknya ditahun 2011, ketika Menpora Andi Mallarangeng menggugat kepengurusan PSSI era Nurdin Halid, yang dipilih melalui Kongres PSSI 2007.

"Menpora menilai Nurdin gagal memberikan prestasi. Menpora ingin Nurdin mundur. Tapi Menpora gagal, karena anggota PSSI tidak setuju. Tapi Nurdin sudah tidak nyaman, karena selalu direcoki," ujar Reva.

Intervensi atau ikut campurnya Pemerintah terus berlanjut tatkala PSSI dipimpin Johar Arifin, dan semakin jelas dan 'kasar, saat Menpora Imam Nahrowi membekukan kepengurusan PSSI di bawah La Nyala Mataliti di awal tahun 2015.

Saat ini pun antara PSSI dan Pemerintah masih bersitegang, dalam menentukan tempat Kongres 17 Oktober mendatang.

"Dalam situasi seperti ini, tidak perlu lagi berdebat, bahwa Menpora tidak boleh intervensi, karena PSSI punya statuta dan marwah sendiri. PSSI dan Pemerintah harus harmonis. Hematnya PSSI tidak akan sehat bila tidak ditopang Pemerintah. Lagi pula, Pemerintah ingin ikut mengendalikan sepakbola nasional," urai Reva.

Karena itu, Reva mengusulkan sebaiknya yang ingin maju sebagai Ketua Umum dan komite eksekutif adalah sosok yang dimaui dan direstui pemerintah. Mereka yang tidak direstui mundur saja.

Di Kongres tidak perlu ada lagi pemilihan melalui pemungutan suara, yang ada hanya keputusan aklamasi, menetapkan Ketua Umum PSSI dan jajaran Komite Eksekutif.

"Jangan lagi terjadi Ketum PSSI yang dipilih merupakan sosok yang tidak direstui Pemerintah. Ini memang pendapat yang tidak popular, karena orang bola diajak melangkah mundur. Tapi jika itu memang pilihan terbaik, untuk kebangkitan sepakbola nasional, yaa sah sah saja," papar Reva

Menurut Reva, adanya calon tunggal di Kongres PSSI, sekaligus bisa menutup peluang para oportunis 'perampok rakus' yang selama ini menjadikan Kongres untuk mendulang uang dari jual beli suara.

"Siapa pun tahu, kalau di Kongres PSSI itu selalu diwarnai jual beli suara. Bila calon tunggal, mana mungkin lagi mau jual suara," kata Reva.

Sepakbola nasional harus diselamatkan. Resep utamanya, PSSI dan Pemerintah mesti harmonis.

"Jadi baiknya, Pemerintah tidak cuma merekomendasi tempat kongres di Yogyakarta, juga siapa Ketum PSSI yang diinginkan, agar semua menjadi jelas," tandas Reva. tb