TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum rapinya pengelolaan sepakbola nasional menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, disepakati untuk dibuat sebuah roadmap persepakbolaan nasional yang melibatkan banyak instansi/lembaga terkait.

"Pada rapat terbatas tanggal 24 Januari kita sepakat untuk menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden Jokowi untuk membuat sebuah roadmap sepakbola Indonesia," ujar Menko PMK Puan Maharani usai rapat terbatas di Jakarta, Senin (17/4/2017).

Dijelaskan juga bahwa saat ini tengah dirancang sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menjadi payung hukum bagi penentukan road map sepakbola nasional.

"Sekarang sudah ada tim yang menyusun draf Inpres dan ada juga usulan untuk dibuatkan Keppres. Sekarang masih disiapkan secara teknisnya," imbuh Puan.

Mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga, Gatot S. Dewa Broto mengatakan dalam roadmap akan ada pembagian tugas antar lembaga/instansi terkait karena mengurus sepakbola tak boleh hanya diserahkan kepada PSSI semata.

"Jadi dalam Inpres akan diatur siapa penanggungjawab melakukan apa. Ada pembagian tugas antar instansi dan lembaga," jelasnya.

Gatot menambahkan bahwa poin dari Inpres ini adalah ada konsern pemerintah dimana sepakbola tak boleh hanya dipikir sendiri oleh PSSI.

"Misalnya soal infrastruktur banyak stadion gak bagus kualitasnya maka bisa saja kita pakai gaya Asian Games bagaimana pemerintah bisa siapkan lapangan dan stadion," imbuhnya.

Contoh lain misalnya Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi yang bisa memfasilitasi sekolah ataupun kuliah bagi pemain sepakbola. Ada juga peran Menpan RB untuk menanggapi banyaknya atlet yang ingin jadi pegawai negeri.

PSSI sendiri, lanjut Broto, akan terus berkomunikasi dengan FIFA untuk menjelaskan bahwa hal ini bukan intervensi pemerintah dalam sepakbola. Sebab walaupun ada Inpres sepakbola bukan berarti bentuk intervensi.