TRIBUNNEWS.COM, NUSA DUA - Desakan agar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi semakin kuat.

Desakan ini menguat pasca-terbongkarnya praktik kotor match fixing atau pengaturan skor pertandingan sepakbola yang melibatkan sejumlah pengurus PSSI.

Namun, PSSI tampaknya berupaya membungkam desakan itu dengan kucuran uang alias fulus.

Beredar kabar, dalam Kongres Tahunan PSSI yang akan digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019), PSSI akan “melunasi” tunggakan uang subsidi kepada Asosiasi Provinsi (Asprov) dan klub-klub sepak bola.

Disebutkan, besaran duit yang akan dikucurkan kepada setiap Asprov sekitar Rp 150 juta, untuk menggenapi yang sudah dikucurkan lebih dulu sebesar Rp 50 juta, dan untuk setiap klub Liga III yang masuk 32 besar senilai Rp 75 juta.

Manajer Persigo Semeru FC, Aven Hinelo berpendapat, amannya pembagian dana subsidi itu dilakukan setelah KLB PSSI agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari.

“Bila dibagikan sekarang bisa menjadi ‘jebakan batman’,” katanya.

Dihubungi terpisah, Presiden Persijap Jepara, Esti Puji Lestari mengaku tak akan terpengaruh dengan rencana kucuran fulus itu.

“Bila memang kekurangan subsidi akan dibayarkan, itu memang sudah menjadi hak kami. Jadi, dibayar atau tidak, tak akan mengubah sikap kami,” jelasnya sebelum diperiksa sebagai pelapor oleh Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri di Polda Metro Jaya, Jumat (18/1/2019).

Desakan agar PSSI menggelar KLB untuk mengganti Edy Rahmayadi sebelumnya disuarakan Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar.