TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajemen Kub Persipura Jayapura diakui Rocky Bebena, Sekretaris Umum Persipura, belum memikirkan Kongres Luar Biasa (KLB) pasca penetapan Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono menjadi tersangka oleh Satgas Mafia Sepakbola.

Penetapan JD sebagai tersangka praktis membuat kursi Plt Ketum PSSI menjadi lowong. Namun manajemen Persipura Jayapura sendiri belum memikirkan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari ketum baru.

"Jangan salah persepsi dulu, jangan dulu bawa dulu ke KLB karena kasus ini, apalagi ketua umum itu kemarin mengundurkan diri, berarti harus diganti dengan pelaksana tugas (Plt), jadi kalau bermasalah lagi, maka exco tertua bisa menjadi pengganti untuk melaksanakan tugas itu," ungkap Rocky Bebena, Sabtu (16/2/2019).

Rocky Bebena menilai kalau KLB bukan solusi untuk memecahkan persoalan pengaturan skor. Justru, KLB berpotensi memunculkan kegaduhan jelang agenda penting, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

Selain itu, mengacu pada statuta PSSI, Rocky Bebena menjelaskan, KLB juga harus melalui mekanisme berdasarkan statuta permintaan komite eksekutif dan 2/3 dari voter anggota federasi.

"Kami buka tidak mau melaksanakan KLB pasca kasus itu, tapi agenda penting sekarang sudah dekat pilpres dan pileg . Semua harus menghargai agenda negara ini dan jangan meremehkan agenda ini," jelas Rocky Bebena.

Rocky Bebena mengakui, sepakbola itu bisa menjadi alat dan sangat sensitif. Pertarungan di lapangan hijau ini berpotensi sebagai alat untuk memprovokasi dan disusupi dengan beragam kepentingan.

Menurut Rocky Bebena, KLB lebih baik digelar setelah agenda Pilpres dan Pileg.

“Karena jika saat ini digelar, KLB itu bisa menjadi sebagai alat provokasi sekaligus bisa mengganggu sistem. Biarkan kepengurusan periode ini berakhir, karena hanya tersisa setahun lagi untuk memilih ketua umum baru," tutur Rocky Bebena.