Superskor
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Liga 1

Sesmenpora: Daerah yang Masih Menerapkan PSBB Tidak Bisa Diadakan Pertandingan

daerah yang masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak bisa dijadikan host atau tuan rumah Liga 1.

Sesmenpora: Daerah yang Masih Menerapkan PSBB Tidak Bisa Diadakan Pertandingan
net/google
Ilustrasi sepakbola 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto menjelaskan sejumlah poin kedatangan perwakilan PSSI beberapa hari lalu ke Kemenpora.

Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas tentang kelanjutan Liga 1 2020 yang bakal bergulir pada September mendatang.

“Memang PSSI sudah melaporkan (jalannya Liga) secara lisan tiga hari lalu melalui Plt Sekjen, Wasekjen dan direktur teknik. Mereka menghadapi kami di Kemenpora tetapi secara tertulis itu belum melaporkan  kepada Pak Menpora,” kata Sesmenpora dalam bincang-bincang di salah satu stasiun radio, Sabtu (13/6/2020).

Baca: Kasus Baru Covid-19 Meningkat, Praktisi Kesehatan Sarankan Ganjil Genap Tidak Diterapkan Dulu

Liga 1 2020 direncanakan pula bakal dihelat hanya di pulau Jawa untuk meminimalisir pengeluaran klub-klub dan meminimalisir penyebaran Covid-19.

Namun, Gatot menegaskan bahwa daerah yang masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak bisa dijadikan host atau tuan rumah Liga 1.

“Poinnya kita lihat, contoh  daerah mana saja yang akan dipakai untuk bagian dari kompetisi ini, masih kena PSBB atau tidak. Kalau masih PSBB tidak bisa, tidak ada cerita tidak boleh dilakukan, yang tidak PSBB pun protokol kesehatan masih harus dilakukan,” jelasnya.

Sesmenpora pun berharap, ketika liga sudah kembali bergulir pihak panitia penyelenggara harus menerapkan protokol yang sudah diberikan sebelumnya oleh PSSI.

Jika ada satu kasus dalam kompetisi tersebut, dirinya pun memastikan gugus depan penganan Covid-19 bisa saja turun untuk mengambil keputusan.

“Kami harus jujur mengatakan pihak panpel, pihak keamanan yang hadir di situ harus betul-betul menjalankan aturan, kadang-kadang pengumuman sudah disebar di mana-mana tapi informasi itu tidak ada gunanya kalau tidak ada pengawasan,”

“Kalau ada kasus, kami (Kemenpora) bukan dalam kapasitas menghentikan tapi kalau kemudian ada pelanggaran jangan kaget, ibaratnya nanti gugus tugas bisa saja tiba-tiba meniup peluit, oh ini sudah offside,” pungkasnya.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas