Mochamad Iriawan Menyayangkan Lambatnya Izin Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Di Indonesia
Mochamad Iriawan menyayangkan lambatnya izin penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia diterbitkan oleh Pemerintah.
Editor: Toni Bramantoro
Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan menyayangkan lambatnya izin penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia diterbitkan oleh Pemerintah.
Lambatnya pemberian izin kompetisi dinilai Iriawan menjadi satu faktor penyebab timnas kalah 0-4 dari Thailand di pertandingan pertama Final Piala AFF 2020.
"Ekspektasi publik memang tinggi ke anak-anak, tapi liga kita baru bergulir empat bulan. Makanya saya dulu enam kali minta ke pemerintah supaya liga bisa dimulai, tapi tidak dikabulkan karena situasi kemanusiaan," tutur Iriawan saat ditemui di Stadion Pakansari, Bogor, Kamis (30/12/2021).
Kondisi ini sangat berbeda dengan yang dialami Thailand maupun Vietnam.
Di mana selama masa pandemi Covid-19, kompetisi sepak bola di Thailand dan Vietnam masih berlangsung.
"Negara lain seperti Vietnam dan Thailand bisa (gelar kompetisi). Mereka tidak berhenti liganya. Kalau ada berhenti, mungkin sebentar saja. Artinya kita paling lambat menggulirkan liga, sama dengan Filipina," ujar dia.
Menurut Iriawan lambatnya izin penyelenggaraan kompetisi membuat timnas Indonesia, secara kualitas kalah dari para pemain Thailand.
Padahal penyelenggaraan kompetisi sangat penting untuk pemain bisa meningkatkan kualitas performa, fisik, teknik, mental, dan lain-lain.
"Kita baru empat bulan. Mereka main itu untuk meningkatkan performa, fisik, teknik, strategi, mental dan sebagainya. Kemudian dimasukkan ke komponen timnas kita, itu juga baru dua minggu dibawa ke Turki," kata Iriawan.
"Masih banyak pemain yang belum dikirim ke timnas dari klub-klub, karena liganya mundur. Jadi liga kita berbenturan jadwalnya dengan kalender AFF dan AFC, dan sebagainya," sambung Iwan Bule.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.