Akhirnya Ada Pengurus PSSI yang Siap Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan

TRIBUNNEWS.COM - PSSI dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan yang menelan korban jiwa ratusan orang meninggal pasca-laga Arema vs Persebaya, Sabtu (1/10/2022) silam.

Buntut Tragedi Kanjuruhan itu membuat desakan mundur dari publik sepakbola nasional terhadap pengurus PSSI saat ini menguat.

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan juga merekomendasikan agar semua pengurus PSSI mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kejadian kelam tersebut.

Namun, hingga kini para pengurus PSSI, termasuk Ketua Umum, Mochamad Iriawan menunjukkan gelagat bertahan di posisi mereka.

Baca juga: Rekomendasi TGIPF: Seluruh Jajaran PSSI Mundur Termasuk Iwan Bule Kalau Tidak Izin Liga 1 Tak Diberi

Baca juga: Laporan TGIPF Diserahkan ke Presiden Jelang Pertemuan Dengan Gianni Agar FIFA Tahu Dosa PSSI?

Belakangan, akhirnya seorang pengurus PSSI menyatakan siap mundur.

Adalah Ketua Divisi Pembinaan Suporter PSSI, Budiman Dalimunthe yang mengaku siap mengundurkan diri dari jabatannya akibat buntut tragedi Kanjuruhan.

Dalam hal ini, Budiman Dalimunthe menegaskan dirinya sangat berduka atas kejadian tragedi Kanjuruhan.

Bahkan menurutnya tragedi yang menewaskan 132 orang itu merupakan sebuah duka untuk sepak bola Indonesia.

Atas dasar itu Budiman Dalimunthe mengaku siap jika harus mundur dari jabatanya.

Baca juga: Kesimpulan TGIPF Tragedi Kanjuran: 8 Poin Kelalaian PSSI, Enggan Bertanggung Jawab Atas Insiden

Baca juga: TGIPF Rekomendasikan Semua Petinggi PSSI Mundur, Menpora: Hati-hati Intervensi, Jangan Tabrak FIFA

Akan tetapi Budiman Dalimunthe menilai bahwa mengundurkan diri bukanlah jawaban dari segalanya.

Budiman Dalimunthe lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban.

"Ini kan saya sudah jelas-jelas dari awal kan sepak bola Indonesia berduka," kata Budiman Dalimunthe kepada awak media termasuk BolaSport.com, pada Jumat (14/10/2022).

"Terus suporter sepak bola berduka dan saya pastinya kan ya sangat sedih."

"Kalau memang harus mundur, ya saya mundur, gak ada masalah buat saya, yang penting kan tanggungjawabnya."

"Apakah nanti tiap ada kejadian harus mundur, tiap ada kejadian harus mundur," ujarnya.

Sementara itu, hal berbeda dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan.

Meski mendapatkan banyak desakan, Mochamad Iriawan seperti tak rela melepaskan jabatannya.

Baca juga: PSSI Bantah Beri Arahan ke Shin Tae-yong dan Pemain Timnas Indonesia untuk Bela Mochamad Iriawan

Baca juga: Daftar Dosa PSSI yang Bikin TGIPF Tragedi Kanjuruhan Desak Iwan Bule dkk Harus Mundur

Pria yang sering disapa Iwan Bule itu menilai bentuk pertanggungjawabannya sebagai Ketum PSSI terkait tragedi Kanjuruhan yakni bukanlah mundur tapi hadir langsung ke Malang.

"Bentuk pertanggungjawaban saya adalah seperti sekarang (di Malang)," kata Mochamad Iriawan beberapa waktu lalu.

"Ini adalah bentuk pertanggungjawaban saya sebagai Ketua Umum (PSSI)."

"Saya kalau mau lepas tanggung jawab di Jakarta saja."

"Ini saya namanya mengunjungi, menunggui anggota gitu ya, (saya berada) di Malang sampai selesai," tuturnya.

Delapan Poin Kelalaian PSSI Menurut Kesimpulan Investigasi TGIPF Tragadi Kanjuruhan

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan menyerahkan laporan hasil investigasi ke presiden Joko Widodo, Jumat (14/10/2022).

Hasil investigasi TGIPF Tragedi Kanjuran tersebut menyimpulkan, ada delapan poin kelalaian yang dilakukan PSSI selaku otoritas persepakbolaan nasional terkait tragedi yang menelan ratusan korban jiwa meninggal pasca-laga Arema vs Persebaya, Sabtu (1/10/2022).

Dari delapan poin tersebut, satu di antaranya adalah TGIPF menilai PSSI menunjukkan keengganan untuk bertanggungjawab terhadap berbagai insiden/ musibah dalam penyelenggaraan pertandingan.

Baca juga: TGIPF Rekomendasikan Semua Petinggi PSSI Mundur, Menpora: Hati-hati Intervensi, Jangan Tabrak FIFA

Hal ini, dari kesimpulan TGIPF, tercermin di dalam regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021) yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan.

"Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, dimana terjadi kerusuhan pasca-pertadingan sepakbola antara Arema vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepakbola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggungjawab pada pihak lain. Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepakbola nasional," bunyi satu di antara garis besar kesimpulan TGIPF Tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: PSSI Bantah Beri Arahan ke Shin Tae-yong dan Pemain Timnas Indonesia untuk Bela Mochamad Iriawan

Saling Lempar Tanggung Jawab

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua TGIPF, Mahfud MD, menyatakan, hasil investasi yang akan diserahkan kepada Presiden hari ini akan mengungkap kebenaran atas peristiwa tersebut.

Sebelumnya, sejumlah pihak yang telah diperiksa TGIPF saling melempar tanggung jawab atas insiden yang turut membuat ratusan orang luka ringan hingga berat itu.

"Yang kita rasakan sekarang ada saling lempar tanggung jawab. Kata PSSI bilangnya sudah ke LIB. LIB sudah ke panpel. Kemudian panpel juga macam-macamlah. Kemudian broadcast juga sama saling lempar, semua berlindung di aturan formal masing-masing," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/10/2022) dilansir Kompas.com. 

"Aturan formal masing-masing yang bisa kita dengarkan. Tapi ada dua hal aturan formal itu sendiri terasa tidak sesuai dengan aturan substansial ya. Kebenaran substansialnya itu harus diungkap oleh TGIPF," tegasnya.

Mahfud menilai, dalam konteks kebenaran formal, setiap pihak di atas mempunyai alasan berdasarkan pasal hukum ataupun aturan kontrak.

Akan tetapi, TGIPF bertugas menggali fakta sehingga nantinya dapat menjelaskan penyebab tragedi secara lebih substantisal.

"Keadilan substansifnya, kebenaran subtansialnya itulah yang akan digali oleh TGIPF dan itu yang akan disampaikan kepada presiden. Sehingga, kita akan melakukan memberikan, rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang baik dan bagus bagi dunia persepakbolaan Indonesia," kata Mahfud.

Berikut delapan poin kesimpulan TGIPF Tragedi Kanjuran terkait kelalaian yang dilakukan PSSI:

1. Tidak melakukan sosialisasi/ pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan suporter;

2. Tidak menyiapkan personel match commissioner yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku;

3. Tidak mempertimbangkan faktor risiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga-1;

4. Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap berbagai insiden/ musibah dalam penyelenggaraan pertandingan yang tercermin di dalam regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021) yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan;

5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Liga oleh PSSI;

6. Adanya regulasi PSSI yang memiliki potensi conflict of interest di dalam struktur kepengurusan khususnya unsur pimpinan PSSI (Executive Committee) yang diperbolehkan berasal dari
pengurus/pemilik klub;

7. Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan;

8. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepakbola Liga Indonesia dan pembinaan klub sepakbola di Indonesia. 

(Arif Setiawan/BolaSport/Abdul Majid/Tribunnews)