TRIBUNNEWS.COM - Berikut struktur organisasi kepengurusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2019-2023.

Struktur organisasi PSSI yang diketuai Mochamad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule ini disahkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 24 Februari 2020 silam.

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan merekomendasikan agar Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif untuk mengundurkan diri terkait insiden kerusuhan di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu yang menewaskan 132 orang.

Dikutip dari laman pssi.org dan bolasport.com, sebagai Ketua PSSI, Iwan Bule mempunyai dua wakil ketua.

Wakil Ketua Umum I PSSI adalah Iwan Budianto.

Sementara Wakil Ketua Umum II PSSI adalah Cucu Soemantri.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Tragedi Kanjuruhan yang Terekam CCTV Lebih Ngeri dari yang Beredar di Medsos dan TV

Sementara sekretaris jenderal (sekjen) dihabat Yunus Nusi.

Struktur organisasi kepengurusan PSSI 2019-2023:

Ketua Umum: Mochamad Iriawan

Wakil Ketua Umum I: Iwan Budianto

Wakil Ketua Umum II: Cucu Soemantri

Sekretaris Jenderal: Yunus Nusi

Wakil Sekretaris Jenderal: Maaike Ira Puspita

Baca juga: Rekomendasi TGIF Tragedi Kanjuruhan Desak Audit Penggunaan Dana PSSI dan Revisi Statuta

Anggota Eksekutif Komite:

Yoyok Sukawi
Dirk Soplanit
Endri Erawan
Haruna Soemitro
Hasnuryadi Sulaiman
Juni Rahman
Pieter Tanuri
Sonhadji
Ahmad Riyadh
Hasani Abdul Gani
Yunus Nusi
Vivin Cahyani

Komite Disiplin
1. Ketua : Erwin TPL Tobing
2. Wakil Ketua : Eko Hendro
3. Anggota : Kairul Anwar, Umar Husein, Aji Ridwan Mas

Komite Banding
1. Ketua : Triana Dewi Seroja
2. Wakil ketua : Isaac Marcus
3. Anggota : I Gde Pasek

Komite Etik
1. Ketua : Bambang Usadi
2. Wakil Ketua : Markoni
3. Anggota : Ali Mukartonop

Pengurus PSSI Sepatutnya Mundur

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, TGIPF Tragedi Kanjuruhan merekomendasikan agar Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif untuk mengundurkan diri.

Rekomendasi itu merupakan salah satu dari sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan TGIPF setelah TGIPF merampungkan tugasnya.

Rekomendasi TGIPF itu sudah diserahkan oleh Ketua TGIPF, Mahfud MD ke Presiden Jokowi pada hari ini, Jumat (14/10/2022).

Rekomendasi itu tertuang dalam dokumen hasil temuan TGIPF Bab V tentang Kesimpulan dan Rekomendasi.

Baca juga: Ketua PSSI Penuhi Panggilan Komnas HAM Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ditanya Peran dalam Liga Nasional

Dalam dokumen yang diterima Tribunnews.com, Jumat (14/10/2022), dalam poin pertama Rekomendasi untuk PSSI, TGIPF merekomendasikan agar Ketua Umum PSSI dan seluruh Komite Eksekutif mengundurkan diri.

"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memilii moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertangjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, dimana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat dan 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak panjang." demikian bunyai rekomendasi itu. 

Masih dalam dokumen itu, dalam bagian keseimpulan, PSSI dinyatakan sebagai berikut: 

a. tidak melakukan sosialiasi/pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik
kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan suporter;

b. Tidak menyiapkan personel match commissioner yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku;

c. Tidak mempertimbangkan faktor resiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga-1;

d. Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap berbagai insiden/ musibah dalam penyelenggaraan pertandingan
yang tercermin di dalam regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021) yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan;

e. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Liga oleh PSSI;

f. Adanya regulasi PSSI yang memiliki potensi conflict of interest di dalam struktur kepengurusan khususnya unsur pimpinan PSSI
(Executive Committee) yang diperbolehkan berasal dari pengurus/pemilik klub;

g. Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan;

h. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepakbola Liga Indonesia dan pembinaan klub sepakbola di Indonesia.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Daryono) (BolaSport.com/Wila W)