Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan berharap pemerintah segera menggulirkan Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 yang telah terhenti sejak Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu.

Terlebih, PSSI sudah menjalankan rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) salah satunya menggelar KLB.

Seperti diketahui, PSSI telah mengumumkan untuk mempercepat KLB yang dijadwalkan diadakan pada Maret 2023. Agenda KLB sendiri yakni pemilihan Ketum dan Anggota Exco PSSI baru.

“Saudaraku para pecinta sepak bola mengapa keputusan KLB dipercepat karena saya tidak ingin mengorbankan marwah sepak bola Indonesia atau ekosistem yang sekarang sedang berhenti,” tulis Iriawan dalam akun Instagram pribadinya.

“Saya juga tidak ingin mengorbankan 120 ribu teman-teman saya yang hidupnya menggantungkan diri dari sepak bola baik itu ofisial, wasit, pemain, kitman, pelatih, pelaku UMKM dan sebagaimana mereka hidup dari sepak bola,”

“Maka dari itu KLB perlu dilangsungkan dan kami memohon agar pemangku kepentingan berkenan memberikan izin untuk bergulirnya kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3,” harap Iriawan.

Sementara itu, soal kelanjutan Liga yang kini diajukan ke Pemerintah, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali mengatakan untuk rekomendasi kelanjutan kompetisi ada di ranah Kepolisian.

Setelah mendapatkan izin dari pihak Kepolisian, nantinya Menpora Amali baru akan menggelar rapat koordinasi yang diikuti oleh stakeholder sepakbola lainnya.

“Pemerintah itu polri maksudnya, bukan Kemenpora. Saya kan biasanya hanya memimpin rapat koordinasi. Jadi itu Polri, tanya Polri,” kata Menpora usai pelantikan Sesmenpora di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

“Pasti (ada rakor lagi-red) kalau Polri bilang sudah boleh, tapi bayangan saya belum ada penonton,” sambungnya.

Lebih lanjut, Menpora menambahkan hingga saat ini belum ada koordinasi dengan pihak Kepolisian.

Akan tetapi begitu pihak Kepolisian memberikan izin, pihaknya baru akan mengundang semua sektor untuk melakukan rapat koordinasi.