KLB Kewenangan PSSI: Pemerintah Tidak Ikut Campur Kata Menpora Amali Lagi
Zainudin Amali kembali menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenpora tidak ikut campur dan tidak akan melakukan intervensi terhadap KLB PSSI.
Penulis: Abdul Majid
Editor: Toni Bramantoro
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PSSI telah mengumumkan Kongres Luar Biasa (KLB) akan dipercepat dan akan digelar pada Maret 2023.
Menjelang KLB tersebut telah muncul sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai pengganti Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan.
Terkait hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali kembali menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenpora tidak ikut campur dan tidak akan melakukan intervensi terhadap KLB PSSI.
“Pemerintah tidak ikut campur, apalagi intervensi. Mau siapa saja yang ingin (jadi calon ketua umum) silakan saja, yang penting sesuai dengan mekanisme dan KLB yang sudah diumumkan PSSI ya dilaksanakan PSSI,” tegas Menpora Amali kepada wartawan di Kemenpora, Senayan Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022).
Seperti diketahui, PSSI memberikan laporan kepada FIFA bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite Eksekutif (Exco) akan digelar pada 18 Maret 2023.
Dalam laman PSSI, laporan tersebut dituangkan PSSI dalam surat bernomor 4452/ULN/537/X-2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Surat itu ditujukan kepada Sekretaris Jenderal FIFA Fatma Samoura.
Sebelum KLB, PSSI juga memberitahukan kepada FIFA bahwa akan ada kongres untuk menetapkan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) pada 7 Januari 2023.
Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan mengatakan KLB dipercepat sesuai tahapan organisasi.
“(PSSI) memutuskan untuk mempercepat kongres biasa pemilihan melalui mekanisme kongres luar biasa sesuai tahapan aturan organisasi,” kata Iriawan.
“Tahapan Kongres Luar Biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan kongres,” jelasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.