TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara sempat mengemukakan wacana untuk menghapus uji sertifikasi ponsel bagi vendor global tertentu.

Wacana itu kemudian berkembang menjadi opsi penyederhanaan sertifikasi, bukan penghapusan.

Rudiantara mengatakan, implementasi wacana tersebut akan berlaku per 1 Januari 2017.

Saat ini, menteri dan timnya sedang merancang aturan tertulis yang bakal tertuang dalam sebuah peraturan menteri (PM).

"Kami mau proses cepat. Kalau ada ponsel baru, masyarakat tidak usah tunggu lama cuma karena birokrasi yang bertele-tele," kata Rudiantara, Kamis (20/10/2016), saat dijumpai di kantor Kemenkominfo, Jakarta.

Rudiantara berharap proses sertifikasi bagi ponsel lokal bisa dilakukan sebelum selesai tahap produksi sehingga produk bisa langsung masuk pasar setelah produksi selesai.

"Saat sedang produksi, orang Kominfo akan masuk (pabrik vendor) untuk mengecek. Apakah sudah memenuhi syarat, radionya-kah, semuanya. Jadi, selesai produksi langsung masuk pasar," kata menteri yang kerap disapa RA ini.

Sementara itu, untuk produk keluaran vendor global, Rudiantara berharap sertifikasi sudah selesai sebelum barang diimpor.

Jadi, ketika produk masuk Tanah Air, pemerintah tinggal menerima surat lolos sertifikasi.

Namun, Rudiantara mengakui skema yang cenderung berasas kepercayaan tersebut tak bisa digeneralisasi untuk semua vendor global.

Cuma pabrikan besar yang kredibel dan kemampuan laboratorium internalnya sudah canggih yang dipermudah.

"Kalau barang dari vendor yang enggak jelas, ngapain?" ujarnya.

Untuk menjamin keamanan produk pasca-produksi, Kemenkominfo juga bakal melakukan operasi uji petik (inspeksi mendadak) di lapangan. Hal ini dilakukan secara tiba-tiba dan tak berkala.

"Kalau ada ponsel yang sebelumnya lolos sertifikasi lalu kenyataannya tak sesuai, tentu akan ditindak," tuturnya.

(Fatimah Kartini Bohang/kompas.com)