TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemblokiran aplikasi Telegram oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menuai kontroversi.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah telah lama mengamati Telegram yang dan pemblokiran untuk keamanan Negara.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan, jaringan teroris menggunakan Telegram untuk berkomunikasi dan berkoordinasi terkait teror di Jalan MH Thamrin, Bom Kampung Melayu, dan penusukan di Masjid Falatehan.

“Kasus-kasus yang terjadi selama ini, mulai dari bom Thamrin, sampai bom Kampung Melayu, terakhir di Falatehan, ternyata komunikasi yang mereka gunakan Telegram,” ujar Tito di Monas, Jakarta, Minggu. (16/7/2017)

 Telegram menjadi favorit bagi jaringan teroris internasional.

Aplikasi percakapan ini mampu menampung 10.000 anggota, kemudian mengirim pesan lebih cepat dibandingkan aplikasi serupa mana pun, serta dapat mengirim foto, video, dan dokumen berbagai jenis dengan kapasitas besar.

“Artinya sulit dideteksi. Ini jadi problem dan jadi tempat saluran komunikasi paling favorit oleh kelompok teroris,” ucap Tito.

Ia juga membenarkan pemblokiran berdasarkan masukan Polri. “Nanti kita liat apakah jaringan teror gunakan saluran komunikasi lain. Kita juga ingin lihat dampaknya. Saya kira ini akan terus dievaluasi,” ucap Tito.

Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta internet service provider (ISP) memutus akses sebelas domain name system (DNS) milik Telegram.