Laporan Wartawan Tribunnews, Brian Priambudi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 50 wali kota dan bupati dari berbagai daerah di Indonesia hari ini menandatangani nota kesepahaman mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City tahap II di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Penandatanganan kesepakatan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang bertujuan mendorong pemanfaatan teknologi dalam menjawab permasalahan sekaligus mendorong potensi di masing-masing daerah.

Hasil dari Gerakan Menuju 100 Smart City ini adalah terbentuknya master plan yang memuat rencana pembangunan smart city di masing-masing kota/kabupaten dalam lima hingga 10 tahun kedepan.

"Smart city bukan semata-mata belanja teknologi, tapi kita harus definisikan dulu manfaat apa yang akan diberikan pada masyarakat, baru kemudian mencari teknologi yang relevan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam sambutannya dalam perhelatan tersebut di Hotel Redtop Jakarta Pusat.

Menurutnya dengan mendefiniskan apa yang akan diberikan membuat setiap inisiatif terkait smart city bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Gerakan Menuju Smart City ini sudah digulirkan sejak tahun 2017 lalu yang diikuti 25 kota/kabupaten, dengan 50 kota/kabupaten yang bergabung pada hari ini membuat total peserta berjumlah 75 kota/kabupaten.

Baca: Pemkot/Pemkab Harus Jalani Tahapan Ini Jika Ingin Gabung di Gerakan Menuju 100 Smart City

Baca: Miliarder Warren Buffett Dikabarkan Merugi Miliaran Dolar di Kuartal I 2018, Apa Biangnya?

Untuk tahun depan rencananya akan melibatkan 25 kota/kabupaten lain, yang mengartikan ajan ada 100 kota/kabupaten di Indonesia yang akan memiliki master plan pembangunan smart city.

Gerakan Menuju 100 Smart City ini didorong dari data Bappenas yang memperkirakan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318 juta jiwa dan dari jumlah tersebut 67,1% akan hidup di area perkotaan.

Program ini diinisiasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika yang didukung kementrian terkait seperti Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.