Dalam rangka percepatan penetrasi akses fixed broadband dengan teknologi fiber optic pada tahun 2018 ini Direktorat Pengembangan Pita lebar telah menginisiasi uji coba penyediaan fasilitasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada wilayah non 3T dengan melakukan kerjasama dengan PT Telkom sebagai penyedia layanan akses internet.

Lokasi uji coba tersebar pada 6 lokasi yaitu 3 kabupaten di DIY, 1 kabupaten di Jawa Barat dan 2 kabupaten di Jawa Timur. Lokasi uji coba ini di pilih berdasarkan hasil koordinasi dan rekomendasi dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementrian Koperasidan Usaha Kecil Menengah dan Dinas terkait di Daerah. Lokasi uji coba yang dipilih merupakan lokasi yang memiliki potensi secara ekonomi yaitu lokasi destinasi wisata dan homestay, UMKM dan sentra IKM.

Adapun model bisnis dan skema pembiayaannya adalah memberikan bantuan berlangganan internet untuk 5 bulan pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh penerima bantuan secara mandiri. Sasaran dari penerima bantuan adalah para pelaku usaha homestay, UMKM dansentra IKM.

Fasilitasi tersebut diberikan kepada 152 satuan sambungan pelanggan yang tersebar pada 6 lokasi yaitu 3 kabupaten di DIY, 1 kabupaten di Jawa Barat dan 2 kabupaten di JawaTimur. Fasilitasi diberikan selama 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2018.

Tentunya tidak hanya program penyediaan akses tetap pita lebar yang dberikan saja tetapi di lanjutkan juga dengan pelatihan dan pendampingan untuk para penerima bantuan di 6 lokasi uji coba dengan tujuan agar penggunaan akses tetap pita lebar di manfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan hasil usaha/produksi masyarakat setempat.

Pelatihan dan pendampingan yang akan diberikan pada 6 lokasi uji coba adalah bagaimana membentuk dan mengelola organisasi desa wisata dan UMKM yang berbasiskan TIK dan juga pemanfaatan konten digital yang disesuaikan dengan karakteristik bidang usaha pada masing-masing lokasi penerima bantuan.

Pada Tahun Anggaran 2019, Ditjen PPI telah menyiapkan skema implementasi dengan skala lebih masif pada wilayah non 3T.

Untuk menjalankan skema tersebut perlu di susun regulasi Kepmen Kominfo tentang Pedoman Umum untuk bantuan sector kominfo ke masyarakat dan juga Kepdirjen untuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 173 tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga.