Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Hardly Stefano mencoba meluruskan pernyataan yang sempat disampaikan Ketua KPI Pusat Agung Suprio yang memicu kontroversi karena akan membuat dasar hukum untuk mengawasi konten Youtube dan Netflix.

Ia merasa pernyataan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra, sehingga sebagai seorang komisioner KPI Pusat, dirinya perlu memberikan penjelasan.

"Sebagai salah seorang komisioner KPI, saya merasa harus meluruskan beberapa hal terkait wacana yang disampaikan oleh Agung Suprio," ujar Hardly, dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2019).

Ia kemudian menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Agung merupakan pernyataan pribadi yang terlalu dini untuk diumumkan.

Sehingga memunculkan kegaduhan dan memicu reaksi dari masyarakat luas, khususnya para pelanggan konten media yang tengah dalam pembahasan tersebut.

Baca: Muncul Petisi Jangan Batasi YouTube dan Netflix, Ini Dasar Hukum KPI Akan Awasi Media Digital

"Statement Agung Suprio yang memunculkan wacana tersebut di ruang publik, adalah statement personal yang terburu-buru, prematur dan pada akhirnya menimbulkan kegaduhan," tegas Hardly.

Ia menekankan pembahasan terkait wacana pembuatan dasar hukum untuk melakukan pengawasan terhadap Youtube, Netflix dan media semacamnya, belum pernah dilakukan sebelumnya.

Sehingga tentunya belum ada keputusan mengenai hal itu, karena wacana tersebut belum pernah dibawa ke dalam forum resmi KPI.

"Karena belum pernah dibahas dan diputuskan dalam forum resmi KPI, yaitu rapat pleno anggota KPI," kata Hardly.

Sebelumnya, pernyataan Ketua KPI Pusat Agung Suprio yang akan membuat dasar hukum untuk mengawasi Youtube dan Netflix serta media baru yang memiliki konten serupa, menimbulkan pro dan kontra.

Bahkan pernyataan itu memicu munculnya petisi berjudul 'Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!' dalam situs web change.org.