TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Samsung Electronics Indonesia harapkan aturan IMEI blocking segera diterbitkan.

Adapun hal tersebut guna memangkas perluasan peredaran ponsel pintar ilegal yang mengancam industri ponsel pintar resmi di Indonesia.

Lee Kang Hyun, Vice President Samsung Electronics Indonesia menyebutkan bahwa degan belum keluarnya aturan IMEI blocking, tentunya pasar Indonesia masih akan menjadi sasaran bagi pemain ilegal. Karenanya, ia menilai teknologi menjadi alternatif paling efektif.

"Penggunaan teknologi yang paling efektif saat ini, mengingat keterbatasan jumlah aparat hukum," ujarnya kepada kontan.co.id , Jumat (6/9).

Dari pihaknya sendiri, ia bilang selama ini mengantisipasi ponsel pintar ilegal dengan menghimbau konsumennya untuk membeli di toko atau jaringan resmi Samsung.

Kemudian menghimbau menolak garansi toko yang hanya beberapa bulan saja. Selanjutnya, pihaknya juga memperluas jaringan pusat purna jual di tiap kota besar.

"Juga bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan produksi ponsel dalam negeri," ujarnya.

Menilik data Laporan Quarterly Mobile Phone Shipment yang dirilis International Data Corporation (IDC), Samsung tercatat masih menguasai 26,9% pangsa pasar di Indonesia pada kuartal II 2019 lalu.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa secara total, pengapalan ponsel pintar di Indonesia mencapai 9,7 juta unit pada Q2 2019 sebagai rekor baru sebagai bentuk antisipasi larangan impor ponsel pintar ilegal.

Sayangnya, untuk Samsung sendiri, Lee belum bisa merincikannya.

Namun, dari sisi persaingan pasar pihaknya terus tetap merajai pasar di Indonesia lantaran pihaknya senantiasa mencoba mendengarkan konsumen.

Ia mencontohkan produk Galaxy Note 10 dan 10+ yang dapat memindahkan file ke laptop dengan mudah. "Semudah drag and drop," ujarnya.

Dari sana hingga kuartal kedua kemarin, ia mengklaim tumbuh 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berita Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Samsung masih kuasai pangsa pasar smartphone di Indonesia