TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertumbuhan perusahaan rintisan berbasis teknologi digital atau startup di Indonesia cukup pesat.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan, Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara dengan startup terbanyak di dunia dengan jumlah 2.100 startup.

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1 persen yang berhasil dan sukses, di antaranya Gojek, Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka.

Lantas, apa yang membuat startup lainnya sulit berkembang atau naik kelas (scale up)?

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Lis Lestari Sutjiati, mengatakan pemerintah menerima ratusan keluhan dari para pemilik startup terkait kondisi industri teknologi digital di tanah.

"Keluhan itu banyak sekali. Setelah kami rangkum ada 7 jenis keluhan yang sering disampaikan," kata Lis dalam acara 100 Innovations Networking Event di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Ketujuh keluhan tersebut yaitu soal akses pendanaan, perpajakan, customer protection, cyber security, akses internet, infrastruktur dan logistik hingga talenta atau sumber daya manusia (SDM).

Terkait pendanaan, Lis mengatakan startup-startup kecil mengaku sulit mendapatkan akses ke korporasi dan investor untuk mengenalkan produknya.

Kementerian Kominfo sendiri telah menggelar Next Indonesia Unicorn (NextIcorn) untuk memfasilitasi pertemuan para startup dengan modal ventura dunia.

Kemudian, besaran nilai pajak yang diterapkan oleh pemerintah kepada seluruh startup,kata dia, membuat startup-startup kecil kesusahan dalam memenuhi kewajiban mereka.

"Keluhan selanjutnya adalah masalah customer protection dan cyber security yang perlu ditingkatkan lagi. Tidak hanya itu, logistik kita sebagai negara archipelago dinilai kurang efisien, disebut termahal di dunia itu jadi kendala buat mereka," jelasnya.

Mengenai akses internet, Lis menyebutkan pemerintah telah menyelesaikan pembangunan Palapa Ring seluruh Indonesia. "Lalu soal internet, kita bilang Palapa Ring sudah tuntas diresmikan, tinggal last mile satelitnya," ujarnya.

Selain itu, industri teknologi digital masih terkendala ketersediaan SDM yang mumpuni. Lis menyebutkan, hingga 2030 terdapat 9 juta gap atau kesenjangan antara permintaan industri dengan ketersediaan SDM.

"Salah satu yang dilakukan Pak Menteri adalah dengan program digital talent scolarship saat ini ada 25 ribu penerima beasiswa yang bekerja dengan tech company. Terakhir kita investasikan Rp 250 miliar untuk itu," pungkasnya.