TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyikapi rencana pemerintah memberlakukan kondisi new normal di masa pandemi covid 19, DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengusulkan diberlakukannya ktentuan pulsa Satu Tarif untuk seluruh Indonesia. 

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP KNPI, Muhammad Ikhsan menyatakan akibat pandemi Covid 19 komunikasi menjadi sebuah kebutuhan dasar dari masyarakat karena semua hal mau tidak mau harus dilakukan  secara jarak jauh. 

“Dalam fenomena New Normal ini, kebutuhan pulsa telepon seluler sudah sama pentingnya seperti bensin karena pusat pergerakan terbatas maka komunikasi menjadi tiang utama pergerakan masyarakat dan perputaran ekonomi,” ujar Ikhsan dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020).

“Kalau bensin saja bisa satu harga kenapa pulsa tidak bisa satu tarif?” ujar Ikhsan.

Dia mengatakan, jika negara hendak mengeluarkan regulasi yang membatasi pergerakan masyarakat dalam menghadapi New Normal, maka pemerintah harus dapat merealisasikan pulsa satu tarif.

Ikhsan juga menyatakan, komunikasi sudah menjadi hak dasar manusia maka negara wajib untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa membeda-bedakan wilayah. Dia menegaskan, negara wajib untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa membeda-bedakan wilayah. 

“Sangat tidak adil bila keluarga dan sahabat kami di Papua dan NTT harus membayar hampir 2 kali lipat untuk berkomunikasi dengan kami,” cetus Ikhsan. 

Ikhsan memberi contoh koleganya di Ruteng, Nusa Tenggara Timur yang harus mengeluarkan biaya jauh lebih mahal dibandingkan masyarakat yang di Jakarta jika ingin berkomunikasi seluler. 

Baca: SIKM Jadi Syarat Mutlak Masuk Wilayah DKI Jakarta, Simak Penjelasan Berikut Ini

"Katanya satu bahasa, satu nusa-bangsa, satu tumpah-darah. Tapi kok tarif internet rupa-rupa warnanya?"" katanya.

Ikhsan menerangkan fenomena ini terjadi karena ada dominasi operator yang menguasai jaringan hampir ke seluruh pelosok Indonesia akan tetapi enggan untuk melakukan kompetisi secara adil dengan menutup atau mempersulit kemungkinan operator lain untuk berbagi network. 

Baca: Haris Azhar Kritik Pernyataan Menteri Airlangga: Masyarakat Jadi Ajang Uji Coba Kebijakan . . .

“Persaingan tidak sehat ini membuat sahabat kami di ujung timur menjadi korban karena mereka tidak mempunyai opsi lain selain menggunakan operator tersebut sedangkan harga yang mereka harus bayar jauh lebih mahal,” terang Ikhsan.

Baca: Jangan Lupa, Jumat Besok Hari Terakhir Pemutihan Pajak Kendaraan di DKI Jakarta

Ikhsan menegaskan karena kebutuhan New Normal ini sudah didepan mata maka kebutuhan untuk menyamakan harga tarif pulsa merupakan hal yang mendesak dan harus segera direalisasikan regulasinya. 

Baca: Maaf, Layanan Perpanjangan SIM Masih Tutup, karena Diperpanjang Sampai 29 Juni 2020

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mampu memberikan layanan komunikasi tanpa membeda-bedakan wilayah,” kata dia.