Jubir Huawei Inggris: Sangat Disayangkan, Masa Depan Kami di Inggris Dipolitisasi
Dalam keterangan resmi yang diterima Tribunnews, Rabu pagi, juru bicara Huawei di Inggris Edward Brewster menyatakan menyesalkan keputusan tersebut.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Choirul Arifin
Ia kembali menegaskan bahwa ini bukan terkait masalah keamanan, namun kebijakan perdagangan suatu negara yang akhirnya mempengaruhi negara lainnya.
"Sangat disayangkan masa depan kami di Inggris telah dipolitisasi. Dan ini bukan tentang isu keamanan, namun semata-mata karena terkait isu kebijakan dagang AS," papar Brewster.
Selama dua puluh tahun, kata dia, Huawei selalu fokus untuk membangun Inggris agar menjadi negara yang terhubung secara lebih baik.
"Sebagai pelaku bisnis yang memiliki tanggung jawab tinggi, kami senantiasa menjunjung tinggi untuk memberikan dukungan penuh kepada para pelanggan kami guna mendukung terwujudnya Inggris yang makin terhubung dan lebih baik," pungkas Brewster.
Sebelumnya, Sekretaris media Inggris Oliver Dowden mengatakan bahwa pemerintah berencana melarang perusahaan telekomunikasi negara itu dalam pembelian komponen 5G Huawei mulai akhir tahun ini.
Perusahaan-perusahaan asal negeri britania raya itu juga harus menyingkirkan semua 'peralatan Huawei' yang mereka gunakan pada 2027 mendatang.
Dikutip dari laman Russia Today, Rabu (15/7/2020), Dowden menyampaikan, Pusat Keamanan Cyber Nasional negara itu telah memberitahu para menteri bahwa mereka telah secara signifikan mengubah penilaian tentang kehadiran Huawei dalam jaringan 5G Inggris.
"Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi menjadi keputusan yang tepat bagi jaringan telekomunikasi Inggris, bagi keamanan nasional dan ekonomi kita, baik saat ini dan maupun jangka panjang," ujar Dowden.
Berbicara di parlemen, ia berpendapat bahwa mengandalkan perusahaan China untuk penyediaan teknologi sensitif bagi Inggris, membuka peluang risiko keamanan yang besar.
Dowden menegaskan langkah pelarangan terhadap Huawei ini tentunya akan memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan Inggris dan perusahaan-perusahaan dari negara-lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel) untuk membawa produk mereka yang akan berfungsi sebagai pengganti Huawei.
Pemerintah Inggris juga akan mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memastikan bahwa aliran peralatan 5G Huawei ke negara itu benar-benar dihentikan.
Perlu diketahui, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memasukkan perusahaan China itu dalam daftar hitamnya pada tahun lalu.
AS pun terus mendesak sekutunya di Eropa, termasuk Inggris dan Jerman, untuk melakukan hal yang sama.
Pada Februari lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan bahwa kerja sama Inggris dan Huawei terkait jaringan 5G tetap menjadi 'masalah nyata' antara kedua negara.