Tribun Techno
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pengamat: PP Postelsiar Bikin Kominfo Bisa Perintahkan Operator Kelola Trafik OTT

PP Postelsiar dinilai bisa memberikan pelindungan hukum ke masyarakat, pelaku usaha di sektor pos, telekomunikasi, penyiaran dan penyelenggara OTT.

Pengamat: PP Postelsiar Bikin Kominfo Bisa Perintahkan Operator Kelola Trafik OTT
Free Press Journal
Ilustrasi layanan over the top (OTT) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dr. Imam Ghazali, SH., MH, pengajar Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional berpendapat, lahirnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar patut disambut gembira.

Ini karena PP ini dinilainya bisa memberikan pelindungan hukum baik itu untuk masyarakat, pelaku usaha di sektor pos, telekomunikasi, penyiaran maupun untuk penyelenggara layanan over the top (OTT) baik itu asing maupun lokal.

"PP Postelsiar sejatinya menyempurnakan teknis yang tak diatur di dalam UU. PP Postelsiar juga memberikan pelindungan hukum karena dalam aturan tersebut mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya," ujarnya dalam pernyataan pers, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Pemain Lokal Dukung Aturan Kerja Sama OTT Asing dengan Operator Telko di RPP Postelsiar

"Misalnya dengan UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Penyiaran. Pemerintah sudah sangat bagus membuat PP Postelsiar ini. Sekarang tantangannya adalah membuat aturan pelaksananya," ujar Imam Ghazali.

Baca juga: Anggota DPR: PP Postelsiar Berdampak Positif untuk Investasi

Dia menjelaskan, kewenangan membuat aturan teknis PP Postelsiar berada di Kemenkominfo, termasuk untuk mengatur mekanisme kerja sama antara penyelenggara OTT dengan penyelenggara telekomunikasi.

Imam mengatakan, dengan mencantumkan pasal aturan kerja sama antara OTT dengan operator telekomunikasi berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, maka Kominfo memiliki dasar yang kuat untuk mewajibkan OTT bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi.

Imam menambahkan, pasal 15 ayat 1 PP Postelsiar sudah cukup kuat menjerat secara administratif bagi OTT asing untuk melakukan kerja sama dengan operator telekomunikasi.

Dalam memberikan layanan ke masyarakat, penyelenggara OTT pasti bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi.

Hal ini yang menurutnya perlu diperhatikan, apakah selama ini kerja sama tersebut telah terbentuk secara formal, telah memenuhi prinsip keadilan, kewajaran, serta prinsip non-diskriminatif.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas