Perang Komentar Telegram dan WhatsApp di Twitter, Telegram Ajak Netizen Hapus Aplikasi WA
Kebijakan privasi baru WhatsApp membuat Telegram memposting ilustrasi gambar yang mengartikan ajakan untuk hapus aplikasi WA.
Penulis: Arif Fajar Nasucha
Editor: Tiara Shelavie
Tak tinggal diam, Telegram meresponsnya dengan mengunggah gambar tangkap layar pendukung yang menampilkan seluruh aktivitas pencadangan (backup) di WhatsApp tidak dilindungi dengan sistem E2E.
"Pengguna kami tahu bagaimana sistem (keamanan) kami bekerja dan memiliki aplikasi open source untuk membuktikan hal tersebut."
"Biarlah gambar tangkapan layar yang berbicara. Gambar screenshot ini membuktikan bahwa Anda (WhatsApp) berbohong," tulis Telegram.
Gambar itu diklaim Telegram menunjukkan bahwa platform backup pihak ketiga, seperti Apple (iCloud), Google (Drive), dan bahkan WhatsApp itu sendiri bisa mengakses data percakapan ketika sedang mem-backup.
Tidak dijelaskan mengenai pencadangan di WA apakah terenkripsi secara E2E atau tidak.
Namun, akun Twitter yang kerap membagikan fitur terbaru WhatsApp, WABetaIndo mengatakan bahwa aplikasi perpesanan sedang menguji coba fitur enkripsi secara E2E terkait backup.
Belum dapat dipastikan kapan fitur ini akan bisa dinikmati pengguna WhatsApp.
Kebijakan baru WhatsApp
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, WhatsApp secara resmi memberlakukan kebijakan privasi baru tentang akses terhadap data pribadi ke penggunanya pada 15 Mei 2021.
Bahkan, WhatsApp sempat mengancam kepada para penggunanya, agar menerima kebijakan privasi terbaru ini.
Bila tidak menerima, maka akun pengguna akan dihapus dan tidak bisa lagi menggunakan layanan WhatsApp.
Mengutip dari laman blog resmi WhatsApp pada Minggu (16/5/2021), WhatsApp pun melunak dan tidak lagi mengancam akan langsung menghapus akun penggunanya.
Pengguna WhatsApp yang menolak kebijakan baru perusahaan itu akan perlahan-lahan kehilangan beberapa fungsi utama dari aplikasi tersebut.
Selain itu pengguna WhatsApp yang belum menerima kebijakan tersebut, secara perlahan akan mendapatkan notifikasi secara berkala untuk menyetujui kebijakan tersebut.