“Indonesia, masih jauh ketinggalan dalam hal monitor warganya dari sisi CCTV. Namun, seyogyanya, Indonesia juga memiliki kemandirian tidak hanya dari surveillance secara fisik, tapi juga, online surveillance. China sudah memiliki kemandirian secara digital di tingkat ini, dengan terbukti mampu untuk melarang korporasi raksasa dunia untuk mengumpulkan data dari penggunanya,” Faiz berkomentar.

“Kemandirian digital sudah menjadi hal mutlak bagi bangsa Indonesia, hal yang perlu dibangun agar kita tidak menyebarluaskan prilaku dan pola tindak laku digital kita ke bangsa lain,” imbuhnya.

Kemandirian terhadap teknologi diyakini Faiz juga akan berdampak pada swasembada di segala sektor. Faiz menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan akan bahaya laten resesi 2023.

Oleh karenanya dalam kegiatan presidensi G20 Bali, prioritas isu utama yang diangkat adalah Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Digital dan Transisi Energi Berkelanjutan.

Baca juga: SOE Conference International: Komitmen BUMN untuk Transisi Energi dan Bantu Stabilkan Ekonomi

“Namun dari kacamata kami, selaku pengamat dan pelaku pasar di tingkat mikro. Program kerja tidak hanya dapat berhasil bila hanya dicanangkan dan didengungkan di tingkat tinggi, tingkat pemerintah dan tingkat antar negara. Perlu diwujudkan ke dalam program-program strategis-taktis yang mampu menjawab tantangan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik untuk menunjang slogan “pulih bersama,” kata pria yang juga menjabat sebagai komisaris utama perusahaan minuman mineral beroksigen ini.

Masih menurut Faiz, kelemahan pemerintah Indonesia selama ini, tidak pernah memiliki ukuran keberhasilan suatu program dilaksanakan.

Hal ini berefek masih banyaknya rakyat yang berada dalam kebingungan atas kemana larinya pajak dibayarkan oleh mereka.

“Program pertanggungjawaban dari anggaran APBN yang mencapai 3.000 Trilyun Rupiah. Sudah selayaknya pemerintah memilik sistem pelaporan kinerja realisasi APBN yang diukur dari pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan efisiensi, dengan penggunaan teknologi digital,” ujarnya.

Meski kemandirian teknologi menjadi salah satu poin penting dalam swasembada dalam berbagai bidang, namun upaya penanggulangan resesi diingatkan Faiz juga memerlukan berbagai program lain yang dijalankan secara transparan disertai baiknya praktik tata kelola.

Sebagai contoh, Amerika di masa kepemimpinan Presiden Barack Obama membeberkan
secara transparan mengenai program yang dijalankan, baik yang berhasil maupun tidak hingga apa yang berkelanjutkan di kepemimpinan presidenan berikutnya.

“Ini bukan yang terbaik, tapi AS adalah salah satu negara yang keterbukaan informasinya dapat dicontoh. Masyarakat Indonesia perlu memiliki suatu wadah secara digital, sehingga program yang diusung pemerintah menjadi sudah yang dimiliki rakyat, bukan hanya milik segelintir orang yang memiliki akses ke anggota dewang yang terhormat, atau menjadi pembisik penguasa,” kata Faiz.

Singkatnya, Faiz berharap pemerintah mewujudkan kemandirian teknologi informasi sebagai bagian dari program swasembada 5.0 yang meliputi berbagai sektor, termasuk pangan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, hingga finansial. (*)