TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Elon Musk gelar gebrakan baru, dengan memberikan amnesti atau pengampunan bagi akun – akun Twitter yang terkena ban atau diblokir secara permanen pada pekan depan.

Amnesti ini diberikan Musk setelah CEO baru Twitter itu menggelar jajak pendapat di akun pribadinya pada Rabu (23/11/2022), dalam cuitan tersebut Musk meminta para responden untuk memberikan tanggapan terkait apa yang akan dilakukan Twitter terhadap akun pengguna yang ditangguhkan karena terlibat spam yang mengerikan.

Al Jazeera mencatat setidaknya ada lebih dari 72,4 persen dari 3,16 juta suara yang menyetujui rencana pemulihan akun yang telah ditangguhkan oleh platform berlogo burung biru itu.

Baca juga: Elon Musk Kembali Tunda Perilisan Layanan Berbayar Centang Biru Twitter

Belum jelas bagaimana cara Musk beserta tim Twitter akan memilah akun terlarang yang ditangguhkan para dewan Twitter selama beberapa tahun terakhir, namun rencananya pengampunan akan diberikan bagi mereka yang akunnya ditangguhkan namun tidak melanggar hukum.

"Orang-orang telah berbicara, amnesti dimulai minggu depan." ujar tweet Elon Musk pada Kamis (24/11/2022).

Sebelum kebijakan baru itu diterapkan, pada pekan lalu Musk telah mengembalikan sejumlah akun Twitter kontroversial termasuk akun milik mantan Presiden AS Donald Trump, situs web satir Babylon Bee, komedian Kathy Griffin, serta perwakilan sayap kanan AS Marjorie Taylor Greene yang telah dituduh atas teori konspirasi dan keterangan yang salah mengenai COVID-19.

Sayangnya pemberian amnesti yang dilakukan Elon Musk mendapatkan banyak pertentangan dari sejumlah pihak salah satunya pakar keamanan online, mereka menyebut bahwa tindakan Elon Musk dapat mempercepat penyebaran informasi yang tidak benar atau berita hoax serta meningkatkan ujaran kebencian yang dapat memberikan pengaruh negatif bagi pengguna di Twitter.

Perubahan besar ini bahkan mendorong munculnya pertentangan antara para karyawan Twitter, hingga membuat para eksekutif platform berlogo burung itu melakukan eksodus dengan mengajukan pengunduran diri massal.

Tak hanya itu imbas dari kebijakan amnesti, Uni Eropa dikabarkan turut memutus hubungan kerja dengan Twitter.

Kepala Kehakiman UE Didier Reynders mengatakan pada hari Kamis (24/11/2022) bahwa kebijakan baru Twitter dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghapus konten ilegal di internet.

Alasan ini yang mendorong UE untuk menghapuskan memutus hubungan kerja dan menutup kantor Twitter yang terletak di Brussel.