TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menyoroti harga set top box (STB) televisi digital yang melonjak empat kali lipat dari harga sebelumnya.

Sukamta pun mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) segera mengatasi kenaikan STB televisi digital dan mengevaluasi distribusi STB kepada rakyat kecil.

"Dalam evaluasi pendistribusian set top box TV digital, saya minta Kominfo untuk segera mengatasi melonjaknya harga STB di masyarakat," kata Sukamta, dikutip pada Rabu (7/12/2022) kemarin.

Baca juga: Rekomendasi STB Matrix Bersertifikat Kominfo, Ini Jenis dan Spesifikasinya

Ia menjelaskan masyarakat yang berpenghasilan rendah kesulitan mendapatkan jatah pembagian STB secara gratis. Apalagi, harga STB saat ini naik hingga empat kali lipat.

"Mereka ingin beli (STB). Kalau dulu itu harganya kira-kira Rp.160.000-Rp200.000, sekarang Rp500.000-Rp600.000," katanya.

Harga STB yang kian melonjak akan semakin memberatkan masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.

"Itu memberatkan bagi masyarakat yang pendapatannya Rp1,5 juta per bulan dan itu pasti banyak yang seperti itu," jelas dia.

Ia mengungkapkan harga STB sejatinya Rp160.000-Rp200.000, karena harga produksi STB berkisar Rp50.000 per unit.

"Harga produksi Rp50.000 masak dijual Rp400.000, sih, masak dijualnya Rp600.000. Ya, agak simpati dikit gitu loh terhadap masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Harga Set Top Box TV Digital Kominfo, Tips Memilih STB, dan Memasang STB ke TV Tabung

Di video lain di akun Tiktok miliknya, Sukamta juga menyebut penerapan TV digital masih dikeluhkan banyak masyarakat. Salah satunya, masyarakat di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hal itu disampaikan Sukamta saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan banyak masyarakat tidak bisa menikmati siaran TV. Bahkan untuk menonton TV harus menghabiskan dana Rp2 juta.

"STB dipasang itu tidak bisa jalan. Masyarakat terpaksa beli parabola harganya Rp1,2 juta, plus Piala Dunia paketnya Rp800.000," ujar Sukamta.

Menanggapi hal itu, Johnny menyebut memang masih banyak daerah blank spot yang tidak terjangkau siaran TV.

Akan tetapi, Sukamta menegaskan pernyataan itu tidak sepenuhnya benar.

"Sebelum ASO (Analog Switch Off), Gunung Kidul blank spot sedikit," kata Sukamta.

Menurut Sukamta, masyarakat yang menggunakan parabola juga masih kesulitan menonton TV, karena siaran acak.

Artinya, masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih banyak sejak TV analog dihapus untuk membeli parabola, paket khusus hingga STB.

Baca juga: Ketua Komisi I DPR: Kementerian Kominfo Harus Pastikan Distribusi STB Tepat Sasaran

Sebelumnya, Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menkominfo Johnny G. Plate terkait pelaksanaan dan evaluasi tahap akhir migrasi ASO penyiaran berbasis digital.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI merekomendasikan 4 poin penting dan mendorong Kominfo untuk melakukan langkah-langkah strategis agar migrasi ASO dapat terlaksana secara menyeluruh.

Salah satu poin yang disampaikan Komisi I DPR RI adalah menyiapkan kebijakan terkait migrasi ASO yang mampu memberikan keadilan kepada semua lembaga penyiaran, termasuk Lembaga Penyiaran Lokal, sehingga mampu menyelenggarakan siaran berbasis digital kepada masyarakat.