96 Hoaks Terkait Pemilu 2024 Ditindak, Seperti Apa Sebarannya?
Masa kampanye sudah dimulai. Diharapkan ruang digital menjadi sarana baru untuk menjaga, merawat, dan menumbuhkan kualitas demokrasi.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memaparkan terdapat 96 kasus hoaks berkaitan Pemilu 2024. Hoaks tersebut berlangsung sejak 17 Juli sampai dengan 26 November 2023.
Budi Arie mengatakan, per hari ini, Selasa (28/11/2023), masa kampanye sudah dimulai. Diharapkan ruang digital menjadi sarana baru untuk menjaga, merawat, dan menumbuhkan kualitas demokrasi.
"Sejak 17 Juli hingga 26 November 2002 Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoaks pemilu yang tersebar di 355 konten," ujar Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Baca juga: Penyebar Hoaks Satpol PP Bukittinggi Bekingi Tempat Prostitusi Minta Maaf
Kemenkominfo memaparkan jumlah isu hoaks pada Juli (6), Agustus (18), September (13), Oktober (20) dan November (39). Namun sepanjang bulan November 2023 saja sudah beredar 39 isu hoaks.
"Sejak 27 hari yang lalu sepanjang bulan November sudah 39 isu hoaks. Berarti lebih dari satu isu hoaks terkait Pemilu yang beredar setiap harinya," kata Budi Arie.
Pemerintah, ucap Budi Arie, tetap membiarkan, memberikan ruang di masyarakat untuk bersuara, menyampaikan aspirasi pada perhelatab demokrasi.
"Tapi yang tidak boleh itu 3 tadi, hoaks, fitnah, ujaran kebencian. Yang lain-lain tidak apa-apa," terang Budi Arie.
Hingga kini, Kemenkominfo telah melakukan take down terhadap 290 konten di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snack Video dan YouTube.
"Sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses," imbuh Budi Arie.
Kemudian, sebagai langkah antisipasi diperlukan upaya yang masif dalam mengaplikasi Pemilu damai 2024.
Kemudian, perlu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah terjadinya perpecahan atau polarisasi dan bagaimana antihoaks untuk menjaga ruang digital kita tetap damai.
"Saya mengapresiasi komitmen Bawaslu serta Polri menjalin kerja sama pengawasan penyelenggaraan Pemilu pertama kampanye di ruang digital. Saya percaya kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan Pemilu damai 2024," kata Budi Arie.
