Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seiring lanskap digital yang kian kompleks sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ancaman siber (cyber threat), saat ini tenaga ahli keamanan siber yang andal sangat dibutuhkan.

Sebuah laporan kesenjangan keahlian keamanan Siber Global 2023 yang dirilis Fortinet menemukan bahwa 68 persen perusahaan menghadapi risiko tambahan akibat kurangnya tenaga ahli keamanan siber.

Baca juga: Gandeng UGM, IWCS Cybersecurity Tawarkan Program Membangun Talent Keamanan Siber

Dunia usaha selama ini mencari kandidat tradisional atau mereka yang memiliki gelar di bidang terkait atau memiliki pengalaman kerja keamanan siber untuk mengisi posisi keamanan siber namun pendekatan ini tidak lagi cukup, mengingat melonjaknya kebutuhan akan tenaga keamanan siber profesional.

Pakar IT dan Ahli Keamanan Digital, Charles Lim mengatakan, memasuki era digital seperti sekarang ini, Indonesia masih sangat kekurangan ahli keamanan siber.

"Kalau setiap perusahaan swasta yang sudah go digital yang jumlahnya jutaan perlu satu orang sudah jutaan tenaga keamanan siber, belum lagi dari pemerintah, lembaga pendidikan dan sebagainya," katanya kepada Tribunnews.com di sela-sela peluncuran program studi sarjana Hybrid and Electric Vehicles (HEV) serta IT-Cyber di Swiss German University di Tangerang, Sabtu (9/12/2023).

Baca juga: BSSN Dukung Kolaborasi Poltek SSN-Koica dan Dubes Inggris: Ciptakan SDM Handal Bidang Keamanan Siber

Wakil Kepala Master Information Technology SGU mengatakan, belum lama ini dirinya bertemu dengan penjabat penting di TNI dan lembaga pertahanan negara itu membutuhkan puluhan ribu tenaga siber sekuriti.

"Jadi dilihat kemarin saja ngobrol sama pejabat TNI. Mereka membutuh 47 ribu personil siber yang disebar dari Sabang sampai Merauke. Saat ini di univeritas Pertahanan baru ada siber sekuriti. Jadi perlu banyak lulusan siber sekuriti," katanya.

Dilihat dari sejarah awalnya, kebutuhan tenaga siber sekuriti dimulai saat tahun 2004 situs KPU dibobol yang membuat geger seluruh Indonesia.

Pelaku berhasil mengubah nama partai menjadi Partai Si Yoyo, Partai Kolor Ijo, Partai Web Pertama dan lainnya dan ada upaya mencoba mengubah hasil voting namun gagal.

"Sejak situs KPU dibobol tahun 2004 itu, mulai diperlukan tenaga siber sekuiti, dan setelah hampir 20 tahun kebutuhan makin banyak seiring digitalisasi perusahaan  yang dipush Pak Eric Thohir dan saat ini saja saya hampir tiap minggu ditanyakan apakah ada lulusan yang bisa langsung bekerja," katanya.
Di tengah kebutuhan yang besar, sementara lulusannya tidak mencukupi, yang mendorong SGU menghadirkan program sarjana strata 1 khusus untuk di bidang keamanan siber.

Baca juga: Keamanan Siber Indonesia Lemah, Serangan Masih Terus Terjadi 

Maulahikmah Galinium selaku Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi SGU  mengatakan, program Sarjana IT - Cyber Security berfokus  pengembangan solusi keamanan siber yang inovatif untuk melindungi data dan sistem informasi dari serangan siber.

"Program ini dirancang dengan cermat untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami, menganalisis, dan memperkuat diri terhadap ancaman dan serangan siber yang terus berkembang di dunia digital," katanya.