Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRUBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSS) untuk segera melakukan pemulihan sepenuhnya pada layanan Pusat Data Nasional (PDN).

Diketahui, eror-nya PDN telah berlangsung sejak 20 Juni 2024. Dan hingga kini proses pemulihan masih terus berlangsung.

Sukamta juga mendorong kepada masyarakat yang merasa sangat terdampak terhadap eror-nya PDN dapat melakukan gugatan.

"Yang pertama memang pemulihan layanan ya harus segera dilakukan. Karena negara ini kan harus jalan, layanan harus segera dilakukan," ungkap Sukamta dalam acara diskusi seputar 'Pusat Data Bocor, Siapa Teledor' yang berlangsung secara online, Sabtu (29/6/2024).

Baca juga: Imigrasi Sudah Surati Kominfo untuk Back Up Data Sejak April, tapi Tak Digubris hingga PDN Diretas

"Kalau perlu, didorong lagi oleh pihak-pihak yang dirugikan, lakukan class action. Ini kan perlu sesekali," sambungnya.

Selain itu, Sukamta mendorong Pemerintah segera mengambil langkah serius yakni melakukan audit terkait permasalahan yang menimpa PDN.

Dengan adanya hal tersebut dapat diketahui penyebab utama serta pihak-pihak yang bertanggungjawab.

"Nah yang kedua, segera lakukan audit secepatnya, tidak usah nunggu berlama-lama, terus kemudian siapapun yang bertanggung jawab ya lakukan tanggung jawab secara proporsional," beber Sukamta.

"Apakah Menterinya, pejabat-pejabat pelaksananya, semua menurut saya perlu ada pertanggungjawaban yang transparan," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sukamta juga menyebut Pemerintah Indonesia telah mengalami kekalahan dalam perang siber. Hal ini tercermin pada kejadian eror-nya Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi pada pekan lalu.

Sukamta mengungkapkan, upaya peretasan PDN ini diyakini telah dilakukan berulang kali, hingga akhirnya pada 20 Juni 2024, PDN akhirnya jebol.

Ia mengungkapkan, di dalam PDN terdapat data-data penting yang berasal dari ratusan instansi. Termasuk Kementerian/Lembaga, serta data Pemerintah Daerah.

"Jadi PDN ini pusat data dari seluruh pemerintahan, kementerian, lembaga pemerintah daerah. Ada mengatakan 210 kementerian lembaga dan pemda, ada mengatakan 282," ungkap Sukamta.

"Ini artinya apa? PDN ini seperti brankas yang di dalamnya itu berisi emas batangan murni 24 karat + ada berlian 100 karat. Di situ karena di dalamnya adalah objek vital nasional," sambungnya.

Padahal, di dalam data tersebut terperinci menyangkut seputar data sosial, ekonomi keuangan, sumber daya negara, hingga kesehatan.

Yang lebih dikhawatirkan Sukamta, data yang diretas adalah data seputar keamanan dan pertahanan negara.

Di mana hal tersebut sangat sensitif apabila informasinya bocor hingga ke negara lain.

Sukamta mengungkapkan, perang siber telah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu, dan kini Pemerintah Indonesia dinilai telah kalah dalam peperangan yang dimaksud.

Untuk itu, Sukamta meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bertanggung jawab dan memulihkan eror-nya PDN.

"Coba bayangin nanti kalau ternyata ada negara tertentu yang mengakuisi data setelah diambil dari sisi keamanan, dan mengetahui jumlah petugas keamanan Indonesia itu sekian hingga pola kerjanya," ucap Sukamta.

"Apabila pihak suatu negara sudah mengerti pola budaya, kapasitas keamanan, pertahanan, keuangan ekonomi, perilaku warga negara Indonesia, saya kira ini akan berimbas kepada keamanan. Perang siber itu sudah dimulai sudah dijalani, dan kita kalah dalam perang ini," pungkasnya.