Audit sendiri diperlukan untuk mengetahui soal potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.

"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Nggak tahu (jumlah lembaga yang akan diaudit), baru rapat tadi," tutur Ateh.

Namun, audit tersebut tidak tahu akan selesai kapan, karena kata Ateh, Jokowi tidak menargetkan soal waktu audit tersebut.

Kendati demikian, Ateh memastikan pihaknya akan menyelesaikan perintah dari Jokowi itu sesegera mungkin.

"Secepatnya, the sooner the better," jelas Ateh.

(mg/Roby Danisalam) (Tribunnews.com/Rifqah)
Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).