Sistem Pemilihan Langsung Buat Parpol dan Caleg Berpropaganda Lewat Berbagai Cara

Dan sudah sewajarnya kalau saya terpilih nanti terus mendorong agar wakil-wakil rakyat dari PDIP khususnya yang di DPRD DKI, hari-makin hari semakin dekat dan semakin progresif dan revolusioner.

Agar PDIP benar-benar menjadi alat perjuangan rakyat, guna menata kembali jati diri bangsa yang sesuai dengan filosofi yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa ini, Pancasilais.

Atas dasar tersebut. Sebagaimana hasil dalam menampung aspirasi konstituen, dalam kurun waktu 7 bulan ini, sudah banyak hal yang dilakukan saya selaku calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam mendekat diri ke konstituen mulai dari memperkenalkan diri lewat silahturahmi, bertatap muka dengan warga secara langsung, sampai hal-hal yang konkrit berkaitan dengan kebutuhan warga, yang itu dilakukan berkali-kali mendatangi warga, meski sudah dua kali sampai tiga kali kunjungan ke tempat yang sama.

Saya akan perjuangkan untuk membuat regulasi daerah tentang operasional hansip, tukang sampah dan para lansia. Latar belakang keluarga saya adalah pejuang, berjuang untuk masyarakat dengan cara bertemu langsung face to face dengan konstituen adalah kewajiban, karena dengan cara itu kita bisa tahu aspirasi masyarakat dan harus memperjuangkan apa.

Untuk diketahui, dengan segala keterbatasannya namun tidak mengurangi pengabdian saya pada masyarakat. hal-hal yang telah saya lakukan melalui kerja konkrit, contohnya, latihan keterampilan khusus ibu-ibu dengan mengolah bungkus plastik kopi dijadikan tas, berkomunikasi dengan para lansia dalam memaparkan perjuangannya, serta membangun MCK umum di beberapa tempat.

Selain itu, menurutnya, sebagai Ibukota Negara, permasalahan di Jakarta bukan hanya itu saja. Ada masalah banjir dan kemacetan. Hal ini bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI saja, tapi juga pemerintah pusat.

Contohnya masalah banjir dan macet. Inikah harus ada sinergis dengan daerah penyangga. Untuk mengatasi persoalan ini, harus ada campur tangan pemerintah pusat. Saya juga akan menciptakan sistem transparansi anggaran APBD  DKI Jakarta yang bisa diakses masyarakat.

Pasalnya, informasi mengenai anggaran tersebut tidak diketahui masyarakat dan sangat tertutup. Saya pun tak dapat mengakses (rincian APBD) dan detailingnya pun tidak diberitahu, kita tidak tahu untuk apa-apa saja anggaran digunakan.

Meski di negara manapun rincian anggaran itu tidak dibuka, namun bila ia terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta rincian anggaran itu bisa dibuka. Bila rincian anggaran itu dibuka, tentu itu ada efek positif dan negatifnya.

Tapi saya akan buka, misalnya saya ada di komisi A yang membawahi bidang tertentu, saya tahu anggaran dinas, maka saya bisa lakukan transparansi itu ke publik.

Saya akan bikin web untuk bocorin. Untuk membangun Jakarta yang berkualitas maka di butuhkan wakil rakyat yang mumpuni dan memiliki program dan visi kebangsaan yang jelas. (*)