Oleh: Bambang Soesatyo
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI

Jika tak ada aral merintang, Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo–Jusuf Kalla, Senin (20/9/2014) usai dilantik, sudah bisa mulai bekerja di Istana.

Banyak janji yang disampaikan Jokowi, dan semua elemen masyarakat mencatat janji-janji itu sesuai kepentingannya masing-masing.

Termasuk Guru, anak-anak usia belajar, nelayan, petani, pelaku ekonomi kreatif, komunitas pekerja atau buruh serta komunitas pengusaha dalam dan luar negeri dari berbagai tingkatan skala usaha, mencatat apa saja yang telah dijanjikan Jokowi-JK. Termasuk soal subsidi BBM.

Tantangan Jokowi-JK bukan hanya ekspektasi yang terbentuk dari janji-janji itu. Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim masih menjadi sesuatu yang abstrak bagi masyarakat kebanyakan yang awam.

Para ahli yang dipercaya Jokowi menyusun proposal proyek ini diharapkan segera menyosialisasikannya kepada semua elemen masyarakat.

Apalagi, mereka yang paham tentang makna strategis Indonesia sebagai poros maritim sering menilai rencana proyek ini terlalu ambisius. Tidak sedikit yang pesimis, mengingat keterbatasan pembiayaan di dalam negeri.

Rencana proyek besar ini mengingatkan banyak orang pada janji mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika dia terpilih pada tahun 2004.

Saat itu, SBY berjanji akan menjadikankan revitalisasi sektor pertanian sebagai agenda utama atau prioritas pemerintahannya di bidang ekonomi.

Ternyata hanya janji. Sebab, hingga akhir masa jabatannya, kinerja sektor pertanian dan tanaman pangan terbilang sangat buruk.
Demikian rendahnya produktivitas sektor pertanian dan tanaman pangan Indonesia, sehingga hampir 50 persen dari aneka komoditi kebutuhan pokok rakyat harus diimpor.

Kegagalan SBY memenuhi janjinya itu patut dijadikan catatan oleh Jokowi-JK, agar keduanya tidak melakukan kekeliruan yang sama. Maka, Jokowi-JK tentu harus bekerja ekstra keras agar rencana atau proposal mewujudkan Indonesia Poros Maritim itu di kemudian hari tidak dianggap pepesan kosong.

Janji ambisius lainnya adalah target pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam dua tahun ke depan.

Mudah-mudahan, target ini dibuat berdasarkan asumsi yang realistis, dengan telah memasukan faktor atau potensi ketidakpastian akibat instabilitas kawasan di berbagai belahan dunia. Jokowi-JK juga harus ingat bahwa bagi rakyat, angka pertumbuhan yang tinggi bukanlah yang utama.

Terpenting bagi rakyat adalah kebijaksanaan dan kemampuan Jokowi-JK mendistribusikan pertumbuhan itu ke semua elemen rakyat. Tidak seperti sekarang, pertumbuhan tinggi hanya bisa dinikmati segelintir orang.