Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Perjalanan Korupsi di Tanah Air Dari VOC Hingga Hari Ini
Korupsi VOC ini tidak lantas berhenti ketika Republik Indonesia telah merdeka.
Jokowi-JK dan Semakin Hancur Leburnya Penegakan Pemberantasan Korupsi
Pemerintahan Jokowi-JK di saat Pilpres 2014 mengusung salah satu program nawacitanya tentang “Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka, dan berpihak pada pemberantasan korupsi dan reformasi kelembagaan penegakkan Hukum”.
Akan tetapi, lagi-lagi ini hanya menjadi produk teoritis semata yang sngat jauh dari kenyataan di lapangan.
Keberpihakan pada pemberantasan korupsi tidak muncul dalam setahun Jokowi-JK menjabat. Kontroversinya diantaranya adalah pengangkatan sejumlah pejabat negara semacam Budi Gunawan menjadi Wakapolri yang sempat memicu heboh terkait dugaan memiliki “rekening gendut”.
Catatan buruk lainnya yaitu terkait jani memprioritaskan penanganan korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri sumber daya alam.
Akan tetapi, penangkapan Patrice Rio Capella dalam kasus dugaan suap membuktikan jika belum ada prioritas menegakkan sistem pemerintahan bersih di Indonesia.Demikian kasus suap Gatot ke PTUN Medan menunjukkan kelemahan penegakan hukum di Indonesia untuk bebas dari korupsi. Akan tetapi yang tidak kalah penting tindak korupsi yang dilakukan rejim ialah penyelewengan kekuasaan dengan melahirkan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat dan di sisi lain memberikan keuntungan yang besar bagi negara-negaras asing (imperialisme). Pencurian subsidi rakyat yang dialihkan ke sektor infrastruktur serta berbagai kebijakan Neo-liberalisme yang membuat rakyat semakin menderita dan miskin.
Itulah penyakit korupsi yang mengakar kuat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Mulai dari pemerintah daerah hingga pusat, korupsi menjadi rantai yang tidak putus-putusnya. Mencuri APBN/APBD, mengambil keuntungan dari Proyek, meloloskan ijin usaha, suap-menyuap, melindungi penguasa-asing dan tuan tanah, menjadi gambaran umum tindak-tindak korupsi yang dijalankan di Indonesia.
Berbagai usaha yang dijalankan dari kepemimpinan yang satu ke yang lain, tetap saja korupsi tidak dapat diatasi.
Malah, ancaman korupsi di era Jokowi-JK semakin nyata menjamur. Inilah menjadi bukti bahwa korupsi adalahpenyakit yang akan selalu dilanggengkan sistem pemerintahan yang hanya melayani kepentingan pengusaha, tuan tanah besar, asing untuk berguna memperkaya diri sendiri, keluarga dan kroni-kroninya.
