Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

Pemerintah Diminta Segera Atasi Perlambatan Ekonomi

Ekonomi Indonesia pada semester pertama tahun 2016 ini masih dibayangi perlambatan ekonomi dunia.

Ditulis oleh : Fraksi Nasdem

TRIBUNNERS - Ekonomi Indonesia pada semester pertama tahun 2016 ini masih dibayangi perlambatan ekonomi dunia.

Tahun sebelumnya, akibat hal serupa, Bank Indonesia harus merevisi target pertumbuhan ekonominya dari 5,2% menjadi 4,6%.

Anggota Komisi XI, Donny Priambodo, bahkan berpendapat bahwa tahun 2016 ini kondisi perekonomian dalam negeri akan mengalami tekanan yang luar biasa karena ketergantungan terhadap negara lain, seperti Tiongkok, yang sangat besar.

Di samping itu, perlambatan ini merupakan dampak gejolak ekonomi global yang belum tuntas dari tahun sebelumnya.

Apalagi kabar suku bunga The Fed (Bank Sentral Amerika) yang akan dinaikan secara bertahap, dipastikan akan direspon dengan sangat hati-hati oleh  pelaku ekonomi.

"Kalau ekonomi China belum pulih dan masih mengalami perlambatan maka kecil kemungkinan juga keadaan ekonomi nasional bisa beranjak. Tapi pertumbuhan 4,6% masih oke lah,” tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks DPR/MPR, Selasa (09/02/2016).

Berita Rekomendasi

Tiongkok, tandasnya, telah melakukan hal yang ekstrim untuk tetap menjaga stabilitas ekspornya, yakni memangkas nilai mata uangnya terhadap Dolar.

Langkah ini diambil untuk menciptakan harga yang kompetitif di pasar internasional.

Dengan begitu, mereka tetap menikmati derasnya arus ekspor meski negara tujuan mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia tidak harus seperti China, tapi setidaknya harus juga melakukan tindakan yang cepat untuk  antisipasi dari perlambatan yang terus berlangsung di tahun 2016 ini," katanya.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tengah santer di media, menurut politisi asal Jawa Timur ini merupakan dampak lain yang ditimbulkan oleh perlambatan ekonomi Indonesia.

Perusahaan melakukan langkah efisiensi untuk menghindari kerugian yang semakin memburuk.

Donny mendesak pemerintah membuka lebar setiap investasi yang hendak masuk ke Indonesia.

Syaratnya, pemerintah harus mengevaluasi keberadaan Daftar Negatif Investasi (DNI) serta memberikan kemudahan dalam hal perizinan.

Dengan evaluasi tersebut, akan terlihat sektor mana saja yang dibuka dan ditutup  sehingga investor tertarik di dalamnya.

"Diharapkan, sektor itu padat karya. Karena itu membutuhkan banyak SDM sehingga bisa membantu masyarakat kita. Sehingga dengan kondisi seperti saat ini investasi yang masuk betul-betul tepat sasaran,” katanya.  

Sektor energi dan infrastuktur merupakan sektor yang perlu dimaksimalkan. Dalam penilaiannya, sektor dinilai bersifat padat karya sehingga memberikan peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja.

“Dengan adanya program power plant 36.000 megawatt saja, kalau betul itu, segera dilaksanakan maka sangat membantu karena itu bentuknya padat karya. Begitu juga proyek dalam sektor infrastruktur perlu juga diperbesar, karena ini sama merupakan proyek padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja,” katanya.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas