Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X, DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menilai sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuan

zoom-in DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ratusan Guru honorer K2 melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2/2016). Dalam aksinya mereka menuntut Presiden Joko Widodo serta Menpan RB Yuddy Chrisnandi untuk segera mengangkat seluruh guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Ditulis oleh : Humas Fraksi PKS

TRIBUNNERS - Wakil Ketua Komisi X, DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menilai sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, juga kesejahteraannya.

Demikian disampaikan Kharis saat menanggapi ribuan guru dan tenaga honorer yang melakukan aksi di depan Istana Negara, Rabu (10/2/2016).

"Kebutuhan guru terutama pada tingkat pendidikan dasar di daerah- daerah terpencil masih sangat banyak, namun Pemerintah selalu mengklaim kebutuhan guru sudah cukup," kata kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kharis menilai ada dua hal penting yang perlu ditegaskan dalam kaitannya dengan kecukupan guru. Pertama, cara pandang dalam melihat ketercukupan guru.

"Pemerintah menyatakan bahwa rasio guru dan murid telah tercukupi dengan memasukkan guru honorer di dalamnya. Namun, kesejahteraan guru honorer masih belum dipenuhi oleh pemerintah,” kata Legislator PKS dari dapil Jawa Tengah V ini.

Kedua, mengenai pendistribusian guru secara merata hingga ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah, dalam hal ini perlu melakukan pemetaan (mapping) kebutuhan, serta verifikasi terhadap kualitas dan kesesuaian syarat pengangkatan guru honorer menjadi PNS.

BERITA REKOMENDASI

"Hal ini untuk menghindari kesan pemerintah asal rekrut honorer K2 tersebut,” tutur Kharis.

Diketahui, ribuan guru yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHKI), Rabu melakukan aksi di depan Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi untuk memenuhi janjinya mengangkat 439.056 orang guru honorer.

Ribuan honorer tersebut beberapa diantaranya berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bekasi, Lampung, Sumatera Selatan, dan sebagainya.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
berita POPULER
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas