Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Menteri Marwan: Dana Desa Topang Daya Jangkau Layanan Kesehatan Masyarakat
Pergi ke dukun dan tabib tradisional masih menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di pelosok-pelosok desa. Hal ini terjadi lantaran akses terhada
Ditulis oleh : Info Menteri Desa
TRIBUNNERS - Pergi ke dukun dan tabib tradisional masih menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di pelosok-pelosok desa. Hal ini terjadi lantaran akses terhadap layanan kesehatan masyarakat masih rendah.
Kondisi ini menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi-JK untuk segera ditangani.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar pun terus mendorong percepatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di desa-desa.
Data menunjukkan, angka kematian ibu di Indonesia bisa mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup.
Sementara angka kematian bayi 32 per 1000 kelahiran hidup.
Data lain juga menegaskan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting (kurang gizi) sebesar 37,2%.
Lebih parah dibanding negara Asia Tenggara lainnya, seperti Myanmar (35%), Vietnam (23%), dan Thailand (16%).
"Semua desa harus punya posyandu dan harus dihidupkan, polindes juga harus dibangun dan digerakkan, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)," ujar Marwan.
Jumlah posyandu di Indonesia sendiri memang masih sedikit, bahkan tidak sampai 500.000 unit.
Jauh dibanding jumlah desa yang mencapai 74.7547 di seluruh Indonesia.
"Posyandu, polindes, dan PAUD harus dihidupkan. Ini menyangkut layanan sosial dasar bagi masyarakat yang kita terus tingkatkan," jelasnya.
Marwan menambahkan, Pemerintahan Jokowi-JK telah menjadikan desa sebagai fokus utama pembangunan nasional.
Jumlah Dana Desa pun ditingkatkan menjadi Rp 47 triliun tahun 2016.
Dana Desa ini harus diprioritaskan untuk infrastruktur desa, namun boleh saja sedikit dari dana desa itu disisihkan untuk membenahi posyandu, polindesa, ataupun PAUD.
"Kalau misalnya sebuah desa mendapatkan dana desa Rp 700 juta, kasih-lah buat posyandu Rp 25 juta biar kesehatan masyarakat terlayani. Tapi fokus utama tetap infrastruktur," katanya.
![Baca WhatsApp Tribunnews](https://asset-1.tstatic.net/img/wa_channel.png)