Ditulis oleh : Media Center SeknasJokowi

TRIBUNNERS - DPN Seknas Jokowi mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk memberantas narkoba secara komprehernsif dan terpadu. Karena negara kita sudah dalam keadaan darurat narkoba.

Perang terhadap narkoba juga harus dilakukan di lingkungan pemerintahan dari mulai tingkat pegawai biasa hingga ke pejabat negara.

Para menteri, pejabat eselon I, dan para kepala daerah di provinsi dan kabupaten/ kota terlebih dahulu harus memberikan contoh teladan kepada rakyatnya untuk mau menjalani pemeriksaan secara sukarela demi menunjukan dirinya bebas narkoba.

Reformasi birokrasi sebagaimana dicanangkan dalam program Nawacita, harus dijalankan oleh aparaturnya secara efektif dan efesien guna melayani masyarakat.

Untuk itu moralitas dan etika para aparat negara harus dijaga. 

Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya.

Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Kalau aparat negara kita mengkonsumsi narkoba, sudah pasti melanggar etika dan moral, serta merusak mentalnya.

Bagaimana dia bisa melayani warganya dengan baik, serta menopang reformasi birokrasi yang sedang digulirkan?

Tes narkoba ini harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup hanya memeriksa urine. 

Untuk itu, kami meminta Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Bebas Narkoba bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan tes narkoba terhadap semua gubernur dan bupati/ walikota dan jajarannya yang dilakukan oleh tim khusus yang bukan dokter dari rumah sakit daerah.

Tes narkoba semacam ini bisa dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali. 

Pemeriksaan yang sama juga harus dilakukan terhadap aparat penegak hukum baik di lingkungan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta TNI.