Ditulis oleh : Herlambang Aulia

TRIBUNNERS - Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki popularitas yang sudah mendunia adalah Pulau Bali. Bahkan baru-baru ini Bali dinobatkan sebagai pulau terbaik di Asia versi Asia’s Tours and Travel.

Sebagai destinasi utama pariwisata di Indonesia tentusaja Bali setiap tahun akan terus memperbaiki dirinya sendiri.

Salah satu yang fasilitas penunjang pariwisata yang saat ini terus berkembang di Bali adalah hotel dan resort.

Sebagai warga Bali, setiap hari penulis melihat banyak sekali kendaaran yang mengangkut bahan bangunan berkeliaran di Jalanan di Bali.

Spesifik di daerah Bali selatan, saat ini sudah ada puluha natau bahkan ratusan resort yang telah berdiri megah di kawasan Kabupaten Badung ataupun Kota Denpasar.

Daya pikat Bali sebagai daerah pariwisata yang sangat popular salah satunya adalah pantai yang indah.

Banyak wisatawan baik dari domestik ataupun mancanegara rela datang ke Bali hanya untuk menikmati panorama indah pantai-pantainya.

Hal ini akhirnya membuat banyak investor atau pengusaha membangun hotel atau resort mereka di dekat area pantai.

Semakin bagus pantainya, semakin privat pantai tersebut maka harga hotel atau resort yang ditawarkan akan semakin mahal.

Sebenarnya sah-sah saja membangun hotel atau resort yang terdapat di tepi pantai asalkan telah memenuhi segala persyaratan yang adas eperti AMDAL, UKL/UPL, dan syarat-syarat lainnya.

Hal ini nantinya akan meminimalisir dampak kerusakan yang terjadi di kawasan pantai tersebut.

Namun kenyataanya di daerah Bali selatan banyak sekali permasalahan yang muncul dari pembangunan hotel dan resort yang berada di tepi pantai.

Banyak sekali pantai-pantai khususnya di daerah selatan Bali yang diakui secara hak milik oleh hotel yang dibangun.

Pengalaman ini seringkali ditemui ketika berwisata pantai di daerah Nusa Dua, Jimbaran, dan sekitarnya. dimana banyak petugas keamanan yang mengusir kami ketika berjalan-jalan di pantai tersebut, alasannya adalah pantai tersebut adalah milik pengunjung hotel.

Padahal sudah jelas diatur bahwa pantai adalah ruang publik yang dimiliki oleh negara dan berhak digunakan oleh masyarakat luas.

Bahkan ada beberapa pantai yang mengklaim wilayah laut di daerah tersebut adalah miliknya, dan hanya pengunjung hotel saja yang dapat menikmati area laut tersebut

Lalu dimanakah peran pemerintah dalam mengatasi halini? Atau jangan jangan mereka juga mendapatkan keuntungan dari proyekini?

Entahlah hanya mereka dan Tuhan yang tahu.