Ditulis oleh : eSPeKaPe

TRIBUNNERS - Surat Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) yang ditandatangani Ketua Umumnya Binsar Effendi Hutabarat, akan dilayangkan kepada Presiden Jokowi, perihal permohonan agar Sudirman Said mundur dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Diawali dengan pertimbangan tidak hanya terkait stigma penguasaan asing atas sumberdaya alam Indonesia, tetapi juga peran Kementerian ESDM dalam menjamin keberlangsungan kontrak sejumlah perusahaan kontraktor asing dalam mengelola kekayaan alam minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

“Sejumlah persoalan terkait penguasaan sumberdaya alam migas yang dinilai kurang mencerminkan penerapan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 mungkin harus menjadi catatan bahkan pemicu bagi Presiden Jokowi untuk menghadirkan wajah pengelolaan sektor ESDM tersebut sesuai harapan rakyat," kata Ketua Umum eSPeKape Binsar Effendi dalam keterangannya kepada pers (28/3/2016).

Menteri ESDM Sudirman Said disebutkan oleh Binsar Effendi banyak kontroversial seperti pernah menyebut kiprah pengusaha minyak M Riza Chalid sebagai mafia migas dan terungkap ke publik saat berbicara di kantor Wakil Presiden RI pada 16 Desember 2015. 

Kiprah Riza Chalid sebagai mafia migas kata Menteri ESDM terungkap ke publik dalam kasus pengadaan minyak oleh Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), selama periode 2012-2014.

Kemudian berdasarkan temuan lembaga auditor asing KordaMentha, jaringan mafia migas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau Rp 250 triliun selama tiga tahun.

“Akan tetapi, kenapa Sudirman Said yang memiliki otoritas tidak melakukan tindakan pelaporan kepada Polisi untuk mengusut Riza Chalid yang disebut mafia migas tersebut sebelum lari ke luar negeri?” tutur Binsar.

Menyusul pada 26 Februari 2016, Sudirman Said menyesalkan sikap salah satu anggota Kabinet Kerja yang berkali-kali menghambat pekerjaannya.

Menurut Ketua Umum eSPeKape, Sudirman Said tak menyebut sosok yang dimaksud tapi mengarah pada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, yang sebenarnya membawahi Kementerian ESDM.

“Tapi Sudirman Said sebagai Menteri ESDM jika diundang rapat koordinasi Kemenko Kemaritiman tidak pernah hadir," katanya.

Sudirman Said malah menyesalkan, antara lain soal Blok Masela yang mau dibereskan dengan skema pipanisasi di laut (offshore) tapi dihambat.

Menurutnya gangguan berasal dari kolega lebih berat ketimbang mafia. Karena jika yang ganggu itu mafia, betul-betul penjahat. Tapi kalau kolega, dirinya merasa tak enak.

“Namun ketika Presiden Jokowi lebih memperhatikan rekomendasi dari Menko Kemaritiman untuk Blok Masela menggunakan skema onshore, Sudirman Said berbicara ke ruang publik yang bersikap tidak lagi konsisten. Tentu publik jengkel juga”, beber Binsar Effendi.