Bagi eSPeKaPe, menurut Binsar Effendi yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM), Kementerian ESDM menjadi penting, di samping menjadi andalan dalam mengisi pundi-pundi APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara).

“Juga Kementerian ESDM tidak boleh di pimpin oleh menteri yang bukan ahlinya. Dan yang terpenting menunjukkan ke publik apakah sosok atau figur Menteri ESDM benar-benar clear and clean, bebas dari stigma partai dan bebas pula dari sangkaan korupsi atau kemungkinan akan korupsi. Sehingga layak bagi eSPeKaPe untuk mencermati dan mengkritisi, khususnya terhadap Menteri ESDM Sudirman Said yang seringkali memunculkan kegaduhan," katanya.

Tercatat oleh eSPeKaPe munurut Binsar Effendi, jika Sudirman Said menyebut rencana pembubaran Petral sudah pernah dilakukan di era pemerintahan Presiden SBY, namun selalu gagal.

Sudirman mengaku sebagai saksi, pelaksana hingga korban dari gagalnya proses pembubaran Petral saat itu.

“Sudirman pun tak segan menyebut bahwa banyak inisiatif perbaikan yang berhenti di kantor Presiden SBY, maka kegaduhan pun tak bisa terhindari."

Tudingan publik terhadap Menteri ESDM Sudirman Said menerima gratifikasi penggunaan jet pribadi saat kunjungan kerja ke markas Petral di Singapura, tapi oleh Sudirman dibantahnya dan tidak bisa menerima jika dituding menerima gratifikasi, sehingga dirinya merasa tidak perlu lapor ke KPK.

“Ini juga picu kegaduhan tersendiri,” tambahnya.

Lebih lanjut pelantikan Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang disebut-sebut dilakukan tanpa ada keputusan presiden, tapi Sudirman Said membantah karena sudah melaporkannya kepada Presiden Jokowi, juga menimbulkan kegaduhan.

Perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi PT Freeport Indonesia baik untuk iklim investasi di Indonesia dengan alasan perubahan status itu sekaligus memberikan kepastian hukum dan investasi untuk investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

“Sudah pasti secara tersirat Sudirman Said mengirim sinyal Presiden Jokowi bakal menyetujui perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia, tak kurangnya juga menimbulkan kegaduhan”.

Jika demikian inkonsisten bahkan “kelicikan” seorang menteri, yang mengurusi pekerjaan vital dan strategis yang dikuasai negara dan menjadi hajat rakyat banyak dibiarkan oleh Presiden Jokowi.

“Maka eSPeKaPe menyatakan sangat disayangkan,” tutur Binsar Effendi.

Untuk itulah eSPeKaPe meminta kepada Presiden Jokowi agar Sudirman Said sebaiknya mundur dan diganti dengan yang ahlinya dibidang migas.

Hal ini agar tidak merusak tata kelola migas ke depannya yang semakin banyak blok-blok yang akan habis masa kontraknya untuk dikelola oleh BUMN Migas sendiri, sebagai wujud adanya konsensus Presiden Jokowi terhadap Trisakti Bung Karno.

“Yah, kita tunggu saja apa berkenan Presiden Jokowi memenuhi harapan kami dari pensiunan Pertamina”, pungkas Binsar Effendi Hutabarat.