Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
PM Jepang Diminta Hentikan Pendanaan PLTU Batang
Sebanyak 230 organisasi lingkungan di dunia serta didukung oleh kalangan akademisi menyampaikan protes kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Ja
Ditulis oleh : Greenpeace Indonesia
TRIBUNNERS - Sebanyak 230 organisasi lingkungan di dunia serta didukung oleh kalangan akademisi menyampaikan protes kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Japan Bank International for Corporation (JBIC).
Protes tersebut dimaksudkan agar kedua pihak tersebut membatalkan rencana pendanaan untuk PLTU batubara Batang.
Protes ini diiringi dengan aksi di depan kantor Kedutaan Besar Jepang di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 31 Maret 2016 yang lalu.
Pada hari yang sama, hal serupa juga dilakukan di halaman kantor JBIC di Tokyo Jepang.
Sejumlah aktivis menyampaikan surat protes secara langsung kepada pimpinan JBIC.
Di Indonesia sendiri, aksi teatrikal juga dilakukan oleh kalangan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Keadilan Warga Batang (SKWB) di depan kantor Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.
Aksi ini dilakukan untuk mendesak JBIC agar membatalkan rencana pembangunan PLTU Batang.
Sebagaimana diketahui bahwa Proyek PLTU Batang nantinya akan melepaskan sekitar 10,8 Juta ton emisi karbon ke udara pertahunnya.
PLTU batubara Batang, selain berdampak buruk pada iklim namun juga berdampak buruk pada kesehatan manusia dan rusaknya lingkungan.
Pius Ginting, Kepala Unit Kajian Eksekutif Nasional WALHI mengatakan PLTU Batubara akan berdampak pada pencemaran udara yang sangat mematikan dikarenakan buangan zat berbahaya bagi kesehatan manusia seperti patikel halus, SOx, NOx, dan merkuri.
Dampak lainnya adalah pada penurunan produktivitas pertanian masyarakat, serta mencemari lingkungan.
PLTU Batang yang didirikan di daerah pesisir menjadi ancaman bagi hasil tangkap nelayan. Lalu lintas kapal batubara keluar masuk PLTU, tumpahan batubara dari bongkar muat, kebakaran batubara di kapal mengganggu mata pencarian nelayan pesisir.
"Kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia seperti PLTU Batang, Jawa Tengah, PLTU Cirebon, Jawa Barat justru akan menjadikan Indonesia sebagai pasar teknologi kotor demi keuntungan lembaga keuangan internasional," katanya.
