Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Perahu Dinilai Bukan Hunian yang Layak untuk Korban Penggusuran
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes mengatakan bahwa penggusuran pemukiman Pasar Ikan dan Luar Batang menorehkan luka ya
Ditulis oleh : Humas DPP PKS
TRIBUNNERS - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes mengatakan bahwa penggusuran pemukiman Pasar Ikan dan Luar Batang menorehkan luka yang dalam bagi para penduduknya karena kini mereka tinggal di perahu.
“Perahu bukan rumah. Dan perahu juga bukan hunian yang layak baik ditinjau dari sudut kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan, apalagi keselamatan. Setiap saat bahaya mengancam. Membiarkan sekelompok warga untuk tinggal di perahu, mengabaikan nasib mereka adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi oleh pemerintah yang seharusnya melindungi dan mensejahterakan rakyatnya,” ucap Fahmy di Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Fahmy menilai Gubernur Ahok terlalu kasar dengan mengusir mereka atas alasan penertiban dan pembangunan kota Jakarta.
Perlakuan dan pendekatannya kepada penduduk miskin yang mukim di ibukota menimbulkan kegeraman dari berbagai pihak.
"Betapa tidak, saat yang bersamaan dia memberikan akses dan kemudahan izin pengembangan bagi kelompok-kelompok pengembang swasta yang kaya raya,” ujar Fahmy.
Nuansa keberpihakan dan ketidakadilan, katanya, nampak jelas terlihat.
Apalagi gebrakan Ahok mengusir penduduk miskin juga dilakukan dengan melibatkan ratusan personil polisi dan TNI dengan perlengkapan yang 'menakutkan' dan 'mengancam' penduduk.
Nampak Ahok sedang 'memerangi' rakyatnya sendiri.
“Penertiban dan pembangunan wilayah kumuh Jakarta adalah kewajiban Pemda DKI. Kita sepakat dan mendukung penuh setiap kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam hal ini. Semua pihak akan mendukung, asal dilakukan dengan cara dan pendekatan yang bijak dan memperlakukan rakyat dengan cara yang baik dan berkeadilan,” ujar Fahmy.
Fahmy mengingatkan bahwa mereka adalah rakyat Jakarta, yang berhak mendapat perlindungan dan pelayanan yang layak.
Seharusnya Pemerintah DKI memperlakukan mereka dengan bijak, memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak di wilayah tersebut. Jangan sampai terkesan adanya kebijakan mengusir dan menyingkirkan rakyat miskin tetapi kemudian memberikan kesempatan yg seluas luasnya kepada mereka yang kaya raya.
“Pihak terkait terutama DPRD DKI harus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tergusur dan hidup terlunta-lunta agar mereka mendapatkan hak-haknya kembali,” ucap Fahmy.
