TRIBUNNERS - Rizkan Chandra, Dirut PT Semen Indonesia (SMI), harus mulai berbenah. Pascamenggantikan posisi Suparni pada 13 Mei 2016 lalu, kepemimpinannya langsung disorot publik.

Pasalnya, kebijakan direksi baru dianggap telah meminggirkan masyarakat lokal dalam operasi produksi.

Keluhan ini disampaikan oleh kelompok masyarakat yang berasal dari paguyuban pengusaha kecil menengah di Ring I Pabrik Tuban, Jawa Timur, dalam dengar pendapat dengan menejemen SMI, Rabu (18/06/2016).

Menurut warga, BUMN semen nasional ini dianggap tidak pro terhadap para pengusaha kecil yang berada disekitar perusahaan.

"Semen Indonesia dibawah kepemimpinan direktur baru ini hanya memperhatikan rekanan tertentu saja. Rata-rata rekanan dari luar daerah. Jarang sekali kami para pelaku usaha kecil ini mendapat kesempatan dari SI dalam tender pekerjaan," Kata Badri, warga Desa Temandang.

Dalam kesempatan itu, rombongan juga memaparkan sejumlah indikator telah terjadi praktik nepotisme dalam penentuan rekanan yang berhak mengkuti tender pekerjaan di BUMN yang berhasil mencatatkan perolehan laba sebesar Rp 4,52 triliun tahun 2015 lalu itu.

Menurut warga, SMI dianggap menerapkan standard ganda dalam memperlakukan rekanan Ring I.

"Kami sebenarnya sudah proaktif mengajukan permohonan untuk dapat diundang dalam tender pekerjaan-pekerjaan non skill di Semen Indonesia. Tapi buktinya kami ga pernah diundang. Masa pekerjaan bersih-bersih saja selalu rekanan dari luar yang diundang, padahal kita juga mampu. SI selalu saja ada alasan untuk menyingkirkan kami," protes Gunoharjo, warga Desa Tlogowaru.

Sejak 2 tahun terakhir, dengan alasan efisiensi, PT Semen Indonesia menerapkan pola kontrak payung dalam setiap pekerjaan rutin.

Pola ini menjadikan pekerjaan yang ada di pabrik semakin sulit, banyak pekerjaan yang diringkas dalam satu paket. Akibatnya, tidak sedikit rekanan yang notabene pengusuha kecil di Ring 1 gulung tikar.

"Dulu sebelum pekerjaan pabrik dipaketkan seperti ini, kecil-kecil kita masih dapatlah. Tapi sekarang setelah dipaketkan kita nganggur. Banyak yang bangkrut. Persaingan semakin berat dan hanya rekanan yang dekat dengan orang dalam saja yang bisa bertahan," keluh Budi, warga desa lainnya.

Oleh karena itu warga meminta agar dirut baru Semen Indonesia melalukan reformasi menejemen di divisi pengadaan.

Pasalnya, menejemen pengadaan dianggap tidak memahami prinsip Good Corporate Goverment (GCG) sehingga mengabaikan amanat Undang-undang Minerba agar perusahaan pertambangan melibatkan pelaku usaha kecil Ring I dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan alih daya.

"Kami mohon pak dirut mereformasi jajaran menejemen di pengadaan agar lebih perhatian dengan warga," kata Kanapi, warga Desa Pongpongan.