Ditulis oleh : Bimata Politica Indonesia

TRIBUNNERS - Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi-JK mengalami darurat anggaran, hal tersebut dapat dilihat dari Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2016 dengan memangkas alokasi anggaran 10 lembaga kementrian dalam RAPBN-P 2016 sebesar Rp 50 triliun termasuk dipangkasnya subsidi bahan bakar minyak solar dan gas elpiji 3 kg.

Direktur Ekskeutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha mengatakan, rezim Jokowi-JK saat ini sedang kesulitan anggaran dan lagi-lagi harus mengorbankan rakyat menelan pil pahit seperti dipangkasnya subsidi Sollar, gas elpiji 3 kg dan penghapusan subsidi listrik 900 VA.

Hal tersebut jelas akan sangat membuat rakyat perlu mengencangkan ikat pinggang.

"Disaat harga-harga meroket tinggi kini rezim Jokowi –JK telah mempersiapkan kebijakan yang jelas tak pro rakyat dan akan membuat rakyat semakin menderita, karena kebijakan pencabutan subsidi tersebut akan menambah harga-harga komoditi semakin naik dan tak terkendali. Kebijakan tersebut adalah kebijakan sepihak yang hanya menguntungkan pemerintah bukan rakyat," kata Panji.

Jadi wajar saja banyak kalangan saat ini mempertanyakan kemampuan Jokowi dalam mengelola negara.

Pasalnya, mengapa Jokowi lebih senang mencabut subisidi rakyat daripada membuat kebijakan alternatif lain? dan lantas kemanakah larinya uang rakyat hasil pencabutan subsidi BBM?

Apakah benar yang selama ini dikhawatirkan jika Indonesia di bayang-bayangi krisis ekonomi hingga membutuhkan dana besar?

"Intinya terima kasih Pak Jokowi kebijakan anda membuat rakyat semakin tak berdaya," kataPanji.