Ditulis oleh : Humas Fraksi PKS

TRIBUNNERS - Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat menyayangkan terjadinya pemotongan anggaran oleh pemerintah di seluruh kementerian/lembaga, khususnya Kemenkes, Badan POM, dan Kemenaker pada APBN-P 2016.

Sebab, ketiga Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut dinilai memiliki kontribusi terhadap kualitas pembangunan Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya pencapaian Sustainability Development Goals (SDGs).

"Sehingga, dengan adanya pemotongan tersebut menunjukkan pemerintah belum punya visi jelas terkait pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan," ujar Adang di sela-sela Kunjungan Dapil ke Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Kamis (30/6).

Padahal, jelas Legislator PKS ini, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang meningkat memberikan gambaran yang jelas tentang komitmen pemerintah pada pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas.

Oleh karena itu, Adang meminta ketiga K/L tersebut, khususnya Kemenkes harus memiliki road map yang lebih jelas dengan pencapaian target sustainability Development Goals (SDGs). "Kalau tidak AKI dan AKB akan terus meningkat
dan harga diri bangsa ini sedang dipertaruhkan di hadapan negara-negara berkembang lainnya," jelas Adang.

Diketahui, dalam lampiran UU APBN-P 2016, pendapatan negara dari semula sekitar Rp 1,822 Triliun menjadi Rp 1,786 triliun. Turunnya pendapatan negara tersebut, mengakibatkan kian membesarnya defisit anggaran terhadap PDB, dari semula minus 2,15 persen menjadi minus 2,35 persen.

Meskipun demikian, Transfer pusat ke daerah dan dana desa naik dari angka Rp 770 miliar menjadi Rp 776 miliar. Oleh karena itu, Adang berharap program-program Kemenkes dapat memberikan kewenangan daerah yang lebih besar.

"Kecenderungan mengelola sumber daya secara sentralistis dan hanya mendistribusikan tugas tugas nya saja, jelas tidak adil. Ini akan terus menurun kan kualitas hasil pembangunan manusia Indonesia," jelas Dokter lulusan Unpad Bandung ini.